June 2, 2014

Pemerintah Indonesia Kembali Terpilih Sebagai Anggota Governing Body Organisasi Perburuhan Internasional untuk Periode 2014-2017


Pemerintah Indonesia Kembali Terpilih Sebagai Anggota Governing Body Organisasi Perburuhan Internasional untuk Periode 2014-2017

Pemerintah Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi anggota Governing Body Organisasi Perburuhan Internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss, untuk Periode tahun 2014-2017. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia akan menjabat selama enam tahun berturut-turut sebagai Deputy Member Governing Body ini  sejak tahun 2011. Perwakilan dari kurang lebih 185 negara anggota ILO telah memberikan suara untuk memilih 38 negara sebagai anggota Governing Body yang bertemu 3 kali setahun pada bulan Maret, Juni, dan Oktober.

Pemilihan pada tanggal 2 Juni 2014 ini dilangsungkan di sela-sela pertemuan Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference) Sesi ke-103 yang berlangsung di Palais des Nations (Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa) selama 3 minggu dari tanggal 28 Mei hingga 12 Juni 2014. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, H.A. Muhaimin Iskandar dijadwalkan akan menghadiri Pertemuan ini.

Governing Body ILO merupakan badan eksekutif organisasi perburuhan internasional yang bertemu untuk membahas dan memutuskan berbagai kebijakan ILO, agenda International Labour Conference, mensahkan program dan anggaran, serta memilih direktur jenderal organisasi ini. Selama tiga tahun terakhir, Indonesia secara aktif terlibat berbagai pembahasan termasuk terkait isu pekerja migran, domestic workers, berbagai kebijakan ketenagakerjaan termasuk terkait youth employment dan kerja layak bagi semua (decent work for all) dan perlindungan sosial.

Sebelum diajukan dalam pemilihan ini, pencalonan Indonesia telah mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota ASEAN dan seluruh negara-negara kawasan Asia dan Pasifik. Terpilihnya Indonesia untuk periode tiga tahun mendatang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk terus aktif terlibat dalam pembahasan multilateral isu ketenagakerjaan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan melibatkan kepentingan baik unsur pekerja, pengusaha, maupun pemerintah.

Jenewa, 2 Juni 2014

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU