June 9, 2014

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, A. Muhaimin Iskandar, Menyerukan Perlunya Komitmen yang Kuat dalam Penanganan Isu Pekerja Migran


Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, A. Muhaimin Iskandar, menyerukan pentingnya komitmen yang kuat semua pihak dalam penanganan isu migrasi, terutama berkaitan dengan masih adanya kekerasan dan perlakuan yang tidak bisa diterima terhadap pekerja migran. Hal ini disampaikan oleh Menakertrans pada pidato di hadapan para delegasi dari kalangan Pemerintah, Pekerja, dan Pengusaha negara-negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional di Jenewa, Swiss, hari ini, Senin, 9 Juni 2014.

Pandangan tersebut menanggapi laporan Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional, Guy Ryder, terkait migrasi yang adil (fair migraton) yang merupakan tema utama Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) tahun ini. Konferensi kali ini membahas beberapa agenda utama termasuk isu kerja paksa dan fasilitasi transisi dari ekonomi informal ke ekonomi formal.

“Indonesia terus berkomitmen dalam penghapusan kerja paksa” tegas Menakertrans. Hal ini dibuktikan dengan ratifikasi Indonesia atas Konvensi ILO mengenai Kerja Paksa dan  Konvensi ILO No. 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa serta beberapa instrumen terkait lainnya. Oleh karena itu, Indonesia mendukung upaya unsur-unsur tripartit organisasi perburuhan internasional ini untuk melengkapi konvensi ILO mengenai kerja paksa dengan sebuah instrumen yang diharapkan dapat merespon celah implementasi dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan langkah-langkah kompensasi.

Menakertrans juga mengajak adanya kerjasama di berbagai tingkatan untuk mengatasi ancaman perdagangan manusia yang kadang terkait dengan kerja paksa, termasuk melalui kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan ini.

ILC tahun ini juga membahas mengenai fasilitasi transisi dari ekonomi informal ke ekonomi formal. Sebagian negara di dunia, terutama negara berkembang, memiliki jumlah pekerja di ekonomi informal yang relatif besar. Mereka dikhawatirkan rentan dari kurangnya perlindungan bagi pekerja. Oleh karena itu, guna mengatasi tantangan ini, Menakertrans menekankan pentingnya perumusan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja dalam ekonomi formal. Pada kesempatan ini, Menakertrans juga menjelaskan mengenai berbagai kebijakan pemerintah dalam mengupayakan perlindungan terhdap pekerja, termasuk dalam ekonomi formal, melalui berbagai program jaminan sosial nasional.

Konferensi Perburuhan Internasional merupakan pertemuan tahunan yang menghadirkan para menteri di bidang ketenagakerjaan negara-negara anggota. Sekitar 3000 delegasi berkumpul untuk menghadiri pertemuan tahunan ILO yang berlangsung selama 3 pekan sejak tanggal 28 Mei 2014. Pada tanggal 2 Juni 2014, Indonesia terpilih kembali sebagai salah satu anggota Badan Eksekutif Organisasi  Perburuhan Internasional ini untuk periode 2014-2017.

Jenewa, 9 Juni 2014

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU