August 5, 2014

Press Release Indonesia dorong kerjasama masyarakat internasional di bidang Global Health Security


Press Release

Indonesia dorong kerjasama masyarakat internasional di bidang

Global Health Security 

 

Tingginya tingkat keterhubungan (interconnectedness) di antara seluruh individu pada masa kini telah memunculkan tingkat kerawanan tertentu terkait kemungkinan merebaknya berbagai penyakit menular (infectious diseases). Namun demikian, tingginya tingkat keterhubungan tersebut juga memunculkan peluang kerjasama internasional yang sangat erat di antara seluruh negara di dunia dalam penanganan penyakit tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Wakil Tetap RI pada PBB di Jenewa, Duta Besar Edi Yusup, pada saat menjadi pembicara pada acara Global Health Security Agenda yang diselenggarakan bersama oleh Perutusan Tetap Amerika Serikat, Finlandia serta Indonesia di Jenewa, tanggal 5 Agustus 2014, bertempat di Kantor PBB Jenewa.

Lebih lanjut ditekankan oleh Duta Besar Edi bahwa isu kesehatan publik seyogyanya dibahas secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek lainnya, termasuk aspek keamanan internasional, terutama mengingat kedua isu tersebut memiliki interlinkages yang erat khususnya dalam konteks isu global health security. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia telah menjadi salah satu dari 29 negara yang saat ini tergabung di dalam inisiatif Global Health Security Agenda (GHSA) yang telah diluncurkan sejak bulan Februari 2014 lalu oleh Amerika Serikat serta World Health Organization/WHO. Indonesia menyadari bahwa kerjasama internasional di bidang prevent, detect and respond dalam menghadapi ancaman penyakit menular perlu terus ditingkatkan, baik terhadap berbagai kasus yang termasuk kategori naturally occurred, deliberate/human-made ataupun akibat accident.

Indonesia menilai bahwa inisiatif GHSA, yang saat ini telah diikuti oleh sekitar 40 negara dan diperkirakan akan terus bertambah dalam jangka waktu dekat, akan memberikan dorongan positif bagi implementasi International Health Regulation (IHR) yang telah disahkan oleh seluruh anggota WHO pada tahun 2005. Sebagaimana dimaklumi, implementasi IHR oleh seluruh negara anggota PBB akan meningkatkan kemampuan masyarakat internasional dalam menangani berbagai ancaman kesehatan global baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

Duta Besar Edi juga menyampaikan bahwa salah satu bentuk kerjasama yang perlu terus ditingkatkan adalah sharing of information on outbreaks and responses serta pembentukan early warning mechanism. Selain itu, koordinasi di antara para pemangku kepentingan di tingkat nasional perlu terus ditingkatkan, baik para pelaku di bidang kesehatan, keamanan dan pertahanan, agrikultur, maupun veteriner. Di Indonesia, kerjasama erat di antara para instansi pemerintah tersebut di atas telah berlangsung secara baik pada saat penanganan kasus SARS, H5N1 dan H1N1.

Terkait hal tersebut, Pemerintah RI melalui Kementerian Kesehatan RI menurut rencana akan menyelenggarakan pertemuan Global Meeting on Managing Zoonotic Infectious Diseases di Jakarta, tanggal 20-21 August 2014. Pertemuan ini diselenggarakan di dalam kerangka kerjasama GHSA yang telah dirintis sejak bulan Februari 2014, serta merupakan tindak lanjut dari pertemuan GHSA di Helsinki, Finlandia, pada bulan Mei 2014 lalu. Diharapkan hasil dari pertemuan di Jakarta tersebut akan menjadi salah satu panduan bagi seluruh Negara yang akan menghadiri pertemuan Global Launching of the GHSA yang akan diselenggarakan oleh Presiden AS di Washington DC pada bulan September 2014.

Acara GHSA yang berlangsung di Kantor PBB Jenewa ini merupakan salah satu acara yang diselenggarakan disela-sela Sidang Meeting of the Experts of the Biological Weapons Convention (BWC) yang berlangsung tanggal 4-8 Agustus 2014. Selain Deputi Wakil Tetap RI, pembicara lain pada acara tersebut adalah Mr. Christopher Buck, US Delegation to the Conference on Disarmament serta Mr. Jyri Jarviaho, Deputy Permanent Representative Finlandia pada PBB di Jenewa.

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU