October 8, 2014

INDONESIA GUGAT AUSTRALIA ATAS KEBIJAKAN KEMASAN POLOS ROKOK


Pada hari ini, 8 Oktober 2014, Indonesia bersama empat negara lain yakni Honduras, Republik Dominika, Ukraina dan Kuba menyampaikan dokumen tertulis pertama yang memuat argumentasi hukum bahwa kebijakan Australia menerapkan ketentuan wajib kemasan polos untuk semua produk tembakau merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di WTO. Dokumen ini disampaikan kepada WTO Dispute Settlement Body di Jenewa, Swiss sebagai bagian dari proses litigasi yang harus dilalui setelah upaya konsultasi secara bilateral tidak membuahkan hasil.

Dalam pandangan Indonesia, kebijakan Australia di atas bertentangan dengan Pasal XXIII dari General Agreement on Tariffs and Trade 1994, serta tiga ketentuan WTO lainnya yakni (a) Pasal 4 ayat 7 dan Pasal 6 dari Understandings on Rukes and Procedures Governing the Settlement of Dispute; (b) Pasal 64 ayat 1 dari Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; dan (c) Pasal 14 ayat 1 dari Agreement on Technical Barriers to Trade.

Indonesia merupakan penghasil produk tembakau terbesar ke enam dan penghasil daun tembakau terbesar ke 13 di dunia yang menyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung lebih dari enam juta jiwa. Di lain pihak, Indonesia juga sangat mendukung berbagai upaya yang sedang dan akan ditempuh untuk mengurangi jumlah perokok maupun perokok pemula mengingat bahaya yang ditimbulkan baik bagi perokok sendiri maupun mereka yang berada di sekitar atau tinggal bersama perokok. Namun, terkait dengan kebijakan kemasan polos rokok yang diterapkan Australia, Indonesia berpendapat telah terjadi pelanggaran atas kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama di WTO yang antara lain mewajibkan negara anggota untuk mendasari kebijakan yang restriktif pada hasil kajian ilmiah, dan menghindari penerapan kebijakan yang restriktif bila ada cara-cara lain yang lebih efektif.

Konsultasi bilateral telah dilakukan baik sebelum maupun sesudah kebijakan Australia tersebut berlaku efektif, namun Indonesia tidak mendapatkan pemecahan masalah. Meskipun ekspor produk tembakau Indonesia ke Australia terbilang sangat kecil, namun Indonesia berkepentingan untuk mengadukan masalah ini ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO karena bila pendekatan seperti ditempuh Australia dibiarkan maka akan menjadi preseden buruk yang dapat diikuti negara lain untuk membatasi atau melarang penjualan produk lain seperti produk turunan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil) atau produk turunan kelapa tanpa didahului dengan kajian ilmiah yang dapat diterima semua pihak.

Dengan lima negara penggugat dan lebih dari 35 negara anggota WTO bergabung sebagai pihak ketiga, kasus ini menjadi yang terbesar dalam sejarah keberadaan WTO. Hal ini menunjukkan kuatnya kepercayaan negara anggota bahwa forum penyelesaian sengketa di WTO merupakan forum yang efektif karena keputusan akhir tidak didasarkan pada pertimbangan besar atau kuatnya suatu negara.

Lazimnya kasus yang ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa di WTO yakni rata-rata selama dua tahun, maka diperkirakan keputusan atas kasus ini akan diterbitkan pada tahun 2016.

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU