October 15, 2014

Parlemen Indonesia mendesak ditingkatkannya kerjasama penanganan penyebaran virus Ebola pada Sidang IPU ke-131 di Jenewa


Bahaya yang ditimbulkan oleh penyebaran virus Ebola saat ini merupakan ancaman nyata terhadap masyarakat internasional. Terkait hal ini, sudah sewajarnya apabila seluruh negara dapat terus melakukan kerjasama serta memberikan bantuan nyata kepada negara-negara yang saat ini menjadi korban dari penyebaran virus Ebola (affected countries).

Hal tersebut ditekankan oleh anggota DPR-RI, Bapak Hidayat Nur Wahid, mewakili Delegasi RI, pada saat pembahasan mata acara khusus (Emergency Item) Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-131 dengan topik “the role of parliaments in supporting an immediate an robust international response to the Ebola epidemic”, pada tanggal 14 Oktober 2014, bertempat di Jenewa, Swiss.

Selanjutnya ditekankan oleh Bapak Hidayat Nur Wahid bahwa bahaya yang ditimbulkan Ebola memiliki berbagai dimensi, baik dimensi kemanusiaan maupun dimensi sosial, yang harus ditangani secara bersamaan. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, para anggota parlemen di seluruh negara anggota IPU memiliki peran yang sangat penting dalam rangka terus memperkuat sistem kesehatan di negaranya masing-masing secara menyeluruh, terutama melalui pembahasan dan pengesahan berbagai hukum nasional yang akan memperkuat kebijakan nasional di bidang kesehatan.

Pembahasan mata acara Emergency Item mengenai isu Ebola pada Sidang IPU kali ini dilakukan setelah seluruh anggota IPU melakukan pemungutan suara pada tanggal 13 Oktober 2014. Pada saat pemungutan suara, topik tentang Ebola yang diajukan oleh Belgia dan Zambia ini mendapatkan suara dukungan terbanyak dari para Delegasi yang hadir, dibandingkan dengan beberapa topik lainnya.

Selain berpartisipasi pada pembahasan Emergency Item tersebut, Delegasi RI juga berpartisipasi pada berbagai pertemuan yang membahas berbagai isu lainnya, antara lain berpartisipasi pada pertemuan IPU Standing Committee on United Nations Affairs; IPU Standing Committee on Peace and International Security; serta IPU Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade.

Khusus pada pertemuan IPU Standing Committee on UN Affairs, Delegasi RI, diwakili oleh Ibu Evita Nursanty, telah menyampaikan beberapa pandangan Indonesia terkait dua isu yang dibahas, secara terpisah. Pada isu terkait “Promotion of a democratic and equitable international order”, ditekankan bahwa isu self-determination tidak dapat diartikan secara sempit, mengingat hal tersebut harus dilihat dari perspektif keutuhan wilayah suatu negara yang berdaulat (sovereignty and territorial integrity).

Terkait hal ini, Indonesia menyayangkan bahwa UN Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable order pada laporannya tahun 2013 menyarankan agar Sidang Majelis Umum PBB melakukan kajian ulang terhadap isu Papua Barat. Bagi Indonesia, Papua Barat merupakan bagian integral dari wilayah Indonesia yang berdaulat dan bukan lagi menjadi isu yang perlu diperdebatkan lagi oleh masyarakat internasional.

Pada saat pembahasan isu the Role of Corporations in UN Decision-Making, Delegasi RI memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan kalangan pengusaha (private sectors) yang bergerak di bidang pertambangan/extractive industries. Hal ini terutama mengingat Indonesia menilai perlu adanya upaya bersama untuk memperkuat legislasi di tingkat nasional ataupun internasional untuk menjaga agar kegiatan private sectors tersebut dilakukan secara wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia di daerah pertambangan.

Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI saat ini hadir sebagai Delegasi RI pada Sidang Inter-Parliamentary Union/IPU ke-131 di Jenewa, Swiss, yang berlangsung tanggal 11 – 16 Oktober 2014. Pada Sidang IPU tahun ini, Delegasi RI juga masih terus melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pencalonan Dr. Nurhayati Ali Assegaf untuk menduduki jabatan selaku Presiden IPU periode 2014-2017.

                                                                                   Jenewa, 14 Oktober 2014

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU