October 5, 2015

SHOWDOWN AT THE WTO: INDONESIA MEMPERTAHANKAN KEPENTINGAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI NASIONAL DALAM PERTEMUAN KOMITE TRADE-RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMS)


JENEWA (5/10/2015). Sekali lagi Indonesia harus berjibaku dalam mempertahankan kepentingan nasional di bidang perdagangan dan industri di pertemuan Komite Trade-Related Investment Measures (TRIMS) WTO hari ini. Pada  pertemuan Komite TRIMS kali ini, beberapa anggota WTO mengemukakan concerns mereka terhadap kebijakan perdagangan terkait investasi Indonesia pada lima dari dua belas agenda yang dibahas. Selain Indonesia, kebijakan perdagangan terkait investasi beberapa anggota seperti India, Korea Selatan, Nigeria, Rusia, dan Amerika Serikat juga mendapat concern dari anggota.

Sebagian besar aturan yang menjadi concerns anggota adalah kebijakan minimum local content requirements (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN) Indonesia di berbagai sektor. Kebijakan Indonesia yang dibawa anggota di pertemuan tersebut adalah kebijakan Persyaratan TKDN untuk Piranti Bergerak 4G/LTE oleh AS; Persyaratan TKDN di Sektor Energi (Pertambangan dan Migas) oleh Uni Eropa, Jepang dan AS; Beberapa Aturan yang Memprioritaskan Produk dan Produsen Lokal oleh Uni Eropa dan Jepang; Persyaratan TKDN dalam Sektor Retail Modern oleh Uni Eropa, Jepang dan AS; serta Persyaratan TKDN di Sektor Telekomunikasi (Universal Service Obligation) di daerah undeveloped dan underdeveloped oleh Jepang.

Sebagaimana diketahui,  dalam Artikel 2.1 Perjanjian TRIMs Anggota WTO dilarang untuk menerapkan persyaratan kewajiban pemenuhan TKDN dalam aturan investasi. Hal ini juga dipertegas dalam Illustrative List yang menjadi Annex Perjanjian dimaksud.

Pada agenda terkait Persyaratan TKDN 4G/LTE, AS memuji rencana deregulasi dan streamlining aturan terkait ekonomi yang digaungkan Pemerintah Indonesia awal September lalu. Namun demikian, AS terkejut dengan diadopsinya Peraturan MENKOMINFO No. 27 tahun 2015 yang ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2015.  AS menyatakan bahwa persyaratan TKDN yang tercantum dalam aturan tersebut akan memaksa produsen telepon selular dan perangkat bergerak berbasis 4G/LTE untuk merelokasikan investasinya ke Indonesia. Hal ini akan merugikan negara-negara berkembang di sekitar Indonesia yang juga mendasarkan pertumbuhan ekonominya pada investasi asing.

Dalam jawabannya, Indonesia menyatakan bahwa Peraturan tersebut bukan merupakan aturan investasi dan tidak mengandung provisi apapun terkait investasi. Pada dasarnya aturan tersebut menetapkan standard teknis minimum piranti 4G/LTE yang akan dipasarkan di Indonesia. Memang dalam PERMENKOMINFO tersebut terdapat pula aturan yang mempersyaratkan TKDN minimum, yakni 30 persen untuk piranti bergerak base stations,  dan 20 persen untuk piranti bergerak subscriber stations 4G/LTE (kita kenal juga sebagai smart phones, tablet, dan komputer berbasis 4G/LTE), namun aturan mengenai investasi tidak disebut-sebut.

Indonesia juga menyatakan bahwa PERMENKOMINFO ini tidak melanggar prinsip-prinsip non-diskriminasi antara produk impor dan produk domestik (prinsip national treatment), mengingat keduanya akan terkena penerapan persyaratan TKDN di atas. Selain itu, Indonesia juga menekankan bahwa aturan tersebut tidak melanggar azas anti-pemberian perlakuan yang less favourable terhadap produk impor sejenis, mengingat persyaratan TKDN minimum 20 persen dapat pula diartikan bahwa 80 persen komponen dapat dipenuhi oleh produk/elemen asing.

Indonesia tidak berupaya untuk menerapkan kebijakan proteksionisme dengan aturan tersebut, mengingat pangsa pasar telepon seluler domestik berbasis 4G/LTE masih sangat kecil dan biasanya memiliki komponen TKDN yang relatif kecil.

Disebutkan pula bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang masih membutuhkan dukungan sektor perdagangan untuk pembangunannya. Data menyebutkan bahwa di tahun 2014, impor terbanyak Indonesia setelah migas adalah telepon seluler. Sejak lima tahun terakhir, 40 – 60 juta unit telepon seluler diimpor Indonesia dari negara-negara produsen dunia. Diperkirakan pada tahun 2017, 400 juta telepon seluler akan digunakan oleh rakyat Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut, kontribusi perdagangan piranti bergerak berbasis 4G/LTE dalam penerimaan pajak dari produsen selular raksasa di dunia dan transfer teknologi akan terjamin.

“Apabila hal ini dianggap melanggar aturan TRIMS, maka inilah contoh paling sempurna dimana negara berkembang membutuhkan fleksibilitas yang lebih besar di dalam TRIMS untuk pengembangan industri domestik mereka, seperti yang diusulkan oleh proposal G-90 dalam pertemuan Sesi Khusus Komite Perdagangan dan Pembangunan minggu lalu,” tutup Indonesia.

Pada awal bulan ini kelompok runding G-90 yang terdiri dari African Group, LDCs Group, dan ACP (African, Caribbean, and Pacific) Group  telah mengeluarkan  proposal yang meminta penguatan perlakuan khusus dan berbeda kepada negara berkembang dan LDCs di 25 bidang. Proposal ini diharapkan menjadi salah satu capaian pada Konferensi Tingkat Menteri Ke-10 WTO di Nairobi, 15 – 18 Desember 2015 nanti.

Empat agenda lainnya merupakan isu lama yang selalu menjadi agenda dalam beberapa pertemuan TRIMS terakhir. Dalam agenda Persyaratan TKDN di Sektor Energi (Pertambangan dan Migas), Jepang menyatakan bahwa pihaknya telah membawa concern terkait di sembilan pertemuan TRIMS terakhir. Apabila tidak ada perubahan dari Indonesia, maka Jepang akan membawa hal ini ke Badan Sengketa Perdagangan WTO.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyatakan bahwa Indonesia tengah melakukan benah diri dengan melakukan review dan streamlining terhadap 134 peraturan pemerintah terkait ekonomi yang dianggap menghambat pembangunan, termasuk puluhan aturan yang terkait langsung dengan perdagangan. Diharapkan bahwa pasca review dan streamlining, iklim perdagangan, industri dan investasi Indonesia akan semakin menarik dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kebijakan perdagangan dan Industri Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan di WTO. Dalam pertemuan berbagai komite reguler yang bertugas untuk memonitor implementasi aturan-aturan WTO, Indonesia kerap menerima berbagai concerns dari anggota lain, karena kebijakan Indonesia dianggap cenderung bersifat proteksionis dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas.  (ekon II).

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU