April 12, 2016

INDONESIA DORONG PENGUATAN PERAN WIPO DALAM PENCAPAIAN AGENDA PEMBANGUNAN 2030


Indonesia mendorong WIPO untuk memperkuat perannya dalam mendukung negara-negara anggota mencapai tujuan agenda pembangunan 2030. Demikian disampaikan oleh Abdul Kadir Jailani, Direktur Perjanjian Internasional Ekonomi dan Sosial Budaya Kemenlu, dalam pernyataannya pada sesi Debat Umum Sidang ke-17 Komite Pembangunan dan Kekayaan Intelektual (Committee of Development and Intellectual Property / CDIP) World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss (11/4).

“Kesenjangan pengetahuan antara negara maju dan berkembang harus dikurangi. Untuk itu, Indonesia mendesak agar WIPO terus meningkatkan upaya dalam mengimplementasikan WIPO Development Agenda Recommendations, khususnya terkait alih teknologi, informasi teknologi komunikasi dan akses pengetahuan” tegas Abdul Kadir Jailani.

CDIP merupakan Komite yang dibentuk oleh Majelis Umum WIPO pada tahun 2008 guna membahas implementasi Development Agenda Recommendations. Anggota CDIP terdiri dari semua negara anggota WIPO beserta Intergovernmental Organizations (IGOs) dan Non-Governmental Organizations (NGOs) yang memiliki status observers di WIPO. Sesi ke-17 CDIP diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 11-15 April 2016.

Pertemuan CDIP sangat penting dan relevan bagi Indonesia mengingat forum tersebut berupaya menyeimbangkan perlindungan kekayaan intelektual global untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Dalam pertemuan CDIP, Indonesia juga mendorong agar dibahas kaitan antara WIPO dengan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) dan International Union for the Protection of Plant Variety Protection (UPOV).

“Indonesia memandang penting fleksibilitas dalam sistem kekayaan intelektual sehingga negara berkembang dapat memanfaatkan fleksibilitas dalam Perjanjian World Trade Organization (WTO) mengenai kekayaan intelektual untuk membentuk sistem kekayaan intelektual global yang pro-pembangunan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi” tegas Abdul Kadir Jailani.

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) merupakan aspek yang sangat penting dalam perlindungan kekayaan intelektual. Untuk itu, Indonesia mendukung usulan program berbagi pengalaman di antara negara-negara berkembang dalam hal perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Kebudayaan Tradisional (SDG, PT-EBT).

“Indonesia juga berencana meningkatkan kerjasama dengan Technology and Innovation Support Centers (TISC) WIPO untuk mendorong penelitian dan pengembangan teknologi di berbagai universitas-universitas tanah air” jelas Abdul Kadir Jailani seraya menekankan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama antara WIPO dan Pemerintah RI.

Jenewa, 12 April 2016

Jpeg
Foto : Abdul Kadir Jailani, Direktur Perjanjian Internasional Ekonomi dan Sosial Budaya Kemenlu, dalam pernyataannya pada sesi Debat Umum Sidang ke-17 Komite Pembangunan dan Kekayaan Intelektual (Committee of Development and Intellectual Property / CDIP) World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa

 

 

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU