April 25, 2016

INDONESIA SIAP DUKUNG PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DIGITAL


Fenomena ekonomi digital yang berkembang sangat pesat dan radikal dalam satu dekade terakhir telah mengubah secara drastis pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi akses serta model bisnis. Hal tersebut berdampak pada perlindungan hak cipta dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya.

“Beberapa tahun terakhir menjadi saksi munculnya “shared economy” di mana Uber menawarkan pelayanan taxi yang murah dan lebih fleksibel, AirBnB menawarkan akomodasi dan Vizeat juga menawarkan “meal-sharing” demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO), Dr. Francis Gurry, pada Conference on Global Digital Content Market yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, 20-22 April 2016.

“Peranan digital dan sosial media pada saat ini semakin penting di mana seorang pencipta lagu atau penulis buku dapat secara langsung berkomunikasi dengan pendengar atau pembacanya. Hal ini tidak terjadi beberapa dekade lalu, di mana selalu ada pihak perantara seperti perusahaan rekaman dan lembaga penerbitan, jelas Hari Sungkari, Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif di sela-sela Konferensi.

Conference on Global Digital Content Market merupakan forum pertama yang membahas isu digital secara komprehensif dalam WIPO. Konferensi tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, baik wakil pemerintah negara anggota WIPO, maupun pelaku seni dan budaya, penerbitan, media massa dan organisasi mahasiswa.

Konferensi membahas berbagai isu digital yang meliputi musik, film, penyiaran dan penerbitan. Pertemuan juga membahas mengenai infrastruktur digital, manajemen kolektif dan implikasi bagi pasar serta perumusan kebijakan oleh para pengambil keputusan.

“Konferensi ini sangat penting bagi Indonesia yang saat ini tengah mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat. Sebagaimana negara-negara lain, tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana menyusun peraturan yang akomodatif terhadap pertumbuhan pasar digital sehingga dapat menjadi peluang ekonomi bisnis yang sehat dan kompetitif. Platform digital menawarkan ekonomi inklusif  yang memberikan manfaat bagi kreator maupun konsumen” tambah Hari Sungkari.

Hari Sungkari juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung percepatan ekonomi digital, khususnya dalam bidang e-commerce. Saat ini pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden mengenai peta jalan (roadmap) peningkatan perdagangan elektronik (e-commerce) nasional untuk mencapai target USD 130 miliar pada tahun 2020.

“Potensi industri digital di Indonesia sangat luar biasa. Sangat sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Untuk itu perlu kebijakan komprehensif dan penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional guna mempercepat kemajuan industri digital. Namun demikian, tetap perlu dipastikan perlindungan dan pemanfaatan hak cipta dan hak terkait lainnya” jelas Parlagutan Lubis, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.

  “Gelombang ekonomi digital sudah semakin tidak dapat terelakkan lagi sehingga perlu payung hukum yang memadai dan dinamis untuk mengatur industri digital di Indonesia” tegas Erni Widhyastari, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Kementerian Hukum dan HAM, seraya menekankan pentingnya penyusunan peraturan pelaksana UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga finalisasi RUU Penyiaran yang saat ini masih sedang dibahas antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Patut dicatat, bahwa salah satu platform industri digital adalah internet. Berdasarkan data internetlivestats, pada tahun 2016 jumlah pengguna internet di Indonesia baru mencapai angka 20,4% jumlah populasi. Dengan demikian, potensinya masih sangat besar, jika dibandingkan dengan emerging economies lainnya seperti China 52,2% atau Brazil yang mencapai 66,4%.

Jenewa, 26 April 2016

 

20160426

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU