August 18, 2016

Siaran Pers – Tidak ada tempat di Gedung PBB untuk agitasi politik menyerang kedaulatan negara anggota


Pada hari kemerdekaan ini telah beredar foto 3 orang yang memegang bendera GAM, RMS dan Bintang Kejora di salah satu ruang pertemuan PBB di Jenewa.

Setelah melakukan pengecekan lapangan oleh PTRI Jenewa dan wakil Kemlu yang tengah bersidang di Gedung PBB Jenewa, diperoleh kejelasan sebagai berikut:

  • Latar belakang dalam foto tersebut adalah latar belakang ruang VIII Gedung PBB Jenewa;
  • Pada tanggal 17 Agustus 2016, tidak ada pertemuan di ruang tersebut   yang agendanya terkait HAM.
  • Gedung PBB di Jenewa adalah instalasi publik yang terbuka untuk dikunjungi. Pengunjung secara bebas dapat mengambil gambar atau berpose di sejumlah ruang persidangan dengan berbagai atribut persidangan (logo PBB pada layar, bendera PBB, papan nama pimpinan sidang dan bahkan nama negara).
  • Segala bentuk kegiatan/agitasi politik di dalam Markas Besar PBB tidak diperkenankan dan bertentangan dengan Piagam PBB.

Penyebaran foto tersebut jelas-jelas merupakan upaya provokasi dan menyerang kesadaran kolektif bangsa Indonesia yang saat ini tengah merayakan kemerdekaan ke-71.

Pihak pihak tersebut disinyalir telah mengambil gambar jauh-jauh hari dan menyebarkannya pada tanggal 17 Agustus 2016.

Aksi ini tidak dapat ditoleransi.

Aksi ini bukanlah bentuk dari kebebasan berpendapat yang selalu dijunjung tinggi bangsa dan Pemerintah Indonesia.

Aksi ini merupakan agitasi politik dan penyalanggunaan ruang publik oleh pihak-pihak yang tidak berjiwa besar.

PTRI Jenewa telah meminta perhatian kepada Kantor PBB di Jenewa atas aksi manipulatif ini dan untuk tegas melindungi Gedung PBB dari agitasi politik yang menyerang kedaulatan serta keutuhan wilayah negara anggotanya. Sekretariat Kantor PBB telah memastikan bahwa tidak ada pertemuan dimaksud dalam foto dan menegaskan hal tersebut sebagai, “bentuk penyalahgunaan ruangan kosong (misuse of empty room) yang bertentangan dengan code of conduct penggunaan ruangan pada Gedung PBB”.

Komisaris Tinggi HAM pun dalam kesempatan terpisah telah menyampaikan bahwa dalam pemajuan dan pelaksanaan HAM, pihaknya menaruh hormat atas kemajuan HAM Indonesia dan menjunjungi tinggi kedaulatan Indonesia.

=====

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU