February 27, 2017

Kemitraan dan Dialog: Kunci Peningkatan Penghormatan HAM di Propinsi Papua dan Papua Barat


Sejumlah NGO dan Perwakilan Gereja menyepakati bahwa kemitraan dan dialog merupakan prinsip dasar yang perlu terus dikembangkan oleh semua pihak dalam meningkatkan penghormatan HAM di Papua dan Papua Barat. Hal tersebut tercermin dari jalannya diskusi pada acara Round Table mengenai Human Rights Situations in West Papua 2017 pada hari Rabu, 22 Februari 2017 di Ecumenical Centre di Jenewa, Swiss.

Acara Round Table dihadiri oleh sekitar 50 peserta yang sebagian besar berasal dari kalangan NGO. Wakil PTRI Jenewa juga berkesempatan hadir. Round Table menghadirkan 4 pembicara yang terdiri dari Pendeta Fransina Yoteni dari Gereja Kristiani Injili (GKI), Veronica Koman dari LBH dan Papua Adalah Kita, Pendeta Anselmus Amo dari Office for Justice and Peace, Archdiocese of Merauke dan Viktor Mambo dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI).

Pendeta Fransina menyampaikan bahwa “memang sudah banyak pembangunan ekonomi di Papua namun masih belum cukup dan masih diperlukan perbaikan di bidang HAM. Salah satu tantangan utama adalah sudah tidak ada kepercayaan lagi antara Papua dan Pemerintah sehingga sulit untuk berkomunikasi.”

Veronica Koman mengatakan bahwa “Pemerintah Indonesia telah gagal dalam mengerti akar permasalahan di Papua yaitu manipulasi sejarah”.

Pendeta Anselmus Amo menekankan “lahan kelapa Sawit dan tebu serta rice grindery mengambil tanah penduduk asli Papua”.

Viktor Mambo menyampaikan bahwa “terdapat indikasi penurunan angka di sejumlah bidang penegakan hukum seperti kasus kekerasan terhadap jurnalis, kasus penyiksaan dan ancaman terhadap Human Rights Defenders meski kenaikan juga terjadi untuk kasus penahanan politik”.

Indonesia dapat memahami perspektif yang disampaikan para Pembicara” tegas Wakil PTRI Jenewa pada sesi tanggapan. Disampaikan juga bahwa solusi yang paling tepat dalam memperbaiki kondisi di lapangan adalah peningkatan good governance berbagai institusi di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Peningkatan kapasitas diharapkan akan berdampak pada efektivitas implementasi program-program pembangunan termasuk penghormatan terhadap HAM. Disamping itu Wakil PTRI Jenewa juga menyampaikan himbauan agar dialog seperti ini fokus kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu peningkatan penghormatan terhadap HAM dan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua.

World Council of Churches (WCP) dan International Coalition for Papua (ICP), sebagai pihak penyelenggara menyampaikan bahwa acara tersebut merupakan suatu forum yang secara reguler membahas, mendengarkan dan mendapatkan masukan mengenai permasalahan-permasalahan HAM yang ada di dunia, termasuk di Papua.

Peter Prove selaku Direktur WCC dan juga sekaligus moderator pada acara Round Table menyambut baik partisipasi dan keterbukaan Pemerintah Indonesia pada acara Round Table dan mengapresiasi penyampaian sudut pandang Pemerintah Indonesia. Hal tersebut tentunya menunjukkan itikad baik dan keterbukaan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi permasalahan yang ada di Papua.

Jenewa, 27 Februari 2017

201703 UPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan foto: (dari kiri ke kanan) Veronica Koman, Fransina Yoteni, Peter Prove (moderator), Anselmus Amo dan Viktor Mambo selaku panelis acara Round Table sedang memberikan penjelasan mengenai Papua

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU