March 1, 2017

Indonesia Mengharapkan agar KTM WTO di Buenos Aires Dapat Menyepakati Hasil yang Berpihak pada Kepentingan Negara Berkembang dan Kurang Berkembang


Indonesia menyerukan agar anggota WTO untuk memprioritaskan isu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) dan Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai salah satu hasil KTM WTO ke-11, yang akan diselenggarakan di Buenos Aires – Argentina, Desember 2017 mendatang.

“Anggota WTO harus segera memanfaatkan waktu yang tersisa sampai penyelenggaraan KTM Buenos Aires untuk semakin mengintensifkan pembahasan isu PSH dan SSM. Hal tersebut secara jelas dimandatkan oleh Deklarasi para Menteri pada KTM ke-10 WTO di Nairobi.” Hal tersebut diserukan oleh Indonesia selaku Koordinator kelompok negara-negara berkembang G33 saat pertemuan informal pada tingkat Ketua Delegasi (Head of Delegation)  Anggota WTO pada tanggal 23 Februari 2017, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal WTO – Roberto Azevedo dalam kapasitasnya seabagai Ketua Trade Negotiation Committee (TNC).

“G33 memprioritaskan penyelesaian pembahasan isu-isu pertanian sebagai tindak lanjut dari hasil KTM ke-9 WTO di Bali dan KTM ke-10 WTO di Nairobi,” tambah Indonesia.

Pernyataan Indonesia dan G33 ini disampaikan di tengah banyaknya proposal dari anggota mengenai isu-isu lainnya yang juga diharapkan menjadi hasil (deliverables) dari KTM Buenos Aires, serta dalam rangka mendukung pandangan dari anggota negara berkembang yang menekankan agar anggota tetap mengedepankan sentralitas aspek pembangunan sebagaimana dimandatkan oleh Doha Development Agenda (DDA) dan Deklarasi Menteri di Nairobi.

Deliverables lainnya yang didorong oleh anggota lain adalah mencakup elemen-elemen dari negosiasi perdagangan jasa (Domestic Regulation dan Trade Facilitation in Services); Subsidi Perikanan; Electronic Commerce; dan Fasilitasi Investasi.

Upaya Indonesia dan G33 untuk terus mengedepankan sentralitas aspek pembangunan dalam negosiasi perumusan aturan perdagangan di tingkat multilateral sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hasil dari negosiasi perumusan peraturan perdagangan dunia ini dapat berpihak pada kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam upaya pembangunan nasional – khususnya di bidang ketahanan pangan, pembangunan kawasan tertinggal, dan pengentasan kemiskinan.

PSH dimaksudkan agar negara berkembang dan LDCs dapat menyimpan stok pangan  untuk memastikan ketersediaan pangan secara berkesinambungan; dengan mengupayakan agar kebijakan ini tidak dipermasalahkan oleh oleh Anggota WTO lainnya, karena dinilai bertentangan dengan aturan yang terdapat di dalam Persetujuan Pertanian WTO. Persetujuan WTO saat ini banyak dikritik oleh banyak negara berkembang dan kurang berkembang karena kurang berpihak pada kepentingan petani-petani kecil dan miskin.

Sedangkan SSM dimaksudkan agar negara berkembang dan LDCs dapat meredam dampak negatif dari lonjakan impor produk pangan – yang dapat mengancam kepentingan dasar petani kecil dan miskin – dengan menerapkan tarif tambahan bila volume atau nilai impor naik atau turun melampaui batas (threshold) tertentu.

 

Sumber: PTRI Jenewa – Fungsi Ekonomi II

 

Siaran Pers WTO - TNC G33 - 1 Maret 2017

 

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU