March 2, 2017

Triplets pada TRIPS Council: Indonesia Sampaikan Posisi atas isu-isu Keanekaragaman Hayati, Bioteknologi, dan Kearifan Lokal


Delegasi Indonesia – yang terdiri dari perwakilan Ditjen Kekayaan Intelektual (Kemenkumham), Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional (Kemendag), Ditjen Kerja Sama Multilateral (Kemenlu), dan PTRI Jenewa – menyampaikan pandangan dasar Indonesia bahwa TRIPS Agreement perlu diamandemen agar dapat memberikan ruang bagi perlindungan sumber daya genetik (genetic resources), kearifan lokal (traditional knowledge), dan ekspresi budaya tradisional (traditional cultural expressions / folklore) – atau GRTKF.

″Amandemen Perjanjian TRIPS khususnya Pasal 27 ayat 3 (b) dan Pasal 29 diperlukan agar terdapat pengaturan internasional yang efektif untuk mencegah terjadinya misappropriation dan misuse sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional″. Hal tersebut disampaikan oleh delegasi Indonesia pada pertemuan TRIPS Council di Jenewa tanggal 1 Maret 2017.

Posisi tersebut disampaikan dalam kaitan dengan upaya Indonesia, bersama dengan pemerintah anggota dari kelompok negara berkembang, mendorong agar amandemen tersebut selaras dengan perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan dua isu ″Triplets″ lainnya, yaitu isu Keanekaragaman Hayati (melalui Convention on Biological Diversity mengenai keanekaragaman hewan dan tumbuhan) dan isu Bioteknologi (melalui Protokol Nagoya mengenai akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian manfaat yang adil dan merata).

Ketua sementara TRIPS Council – Dubes Alfredo Suescum (Panama) – menggarisbawahi bahwa isu Triplets telah cukup lama dibahas di WTO dan belum berhasil disepakati oleh anggota WTO. Dubes Suescum juga menyampaikan perlunya pendekatan baru atas isu Triplets, dan pendekatan tersebut harus datang dari anggota-anggota WTO. Lebih lanjut, Dubes Suescum juga mendorong agar kelompok yang berbeda pandangan dapat melakukan pertemuan bilateral guna mencari pendekatan terbaik atas isu triplets termasuk way forward.

Dalam pertemuan TRIPS tersebut, delegasi Indonesia juga menekankan perlunya keterlibatan berbagai organisasi internasional dan intergovernmental organization (IGO) agar pembahasan isu Triplets dapat lebih berbobot dan mengakomodir perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Pandangan serupa juga disampaikan oleh banyak anggota WTO lainnya sehingga memberikan suatu pesan yang jelas terhadap beberapa anggota yang terus menolak kehadiran organisasi internasional dan IGO pada TRIPS Council.

Selain menyampaikan pandangan atas isu Triplets, delegasi Indonesia juga memberikan dukungan atas pembahasan United Nations Secretary-General’s High Level Panel Report on Access to Medicine. Hingga saat ini pembahasan Laporan tersebut masih bersifat ad-hoc, dan terus diupayakan agar dapat menjadi permanen karena adanya kebutuhan konkret dari negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang (LDCs) akan obat-obatan yang terjangkau harganya.

Amandemen pertama atas Perjanjian TRIPS – yang disepakati oleh anggota-anggota WTO di tahun 2005 – bertujuan memberikan fleksibilitas untuk memperoleh akses obat-obatan kepada negara berkembang dan LDC. Pasca amandemen dimaksud – yang mulai berlaku pada bulan Januari 2017 – hingga saat ini, anggota-anggota WTO dari kelompok negara berkembang dan LDC terus mendorong agar TRIPS Agreement dapat kembali diamandemen guna mengakomodir pengaturan GRTKF khususnya terkait mandatory disclosure requirement dan access benefit sharing.

Jenewa, 1 Maret 2017

WTO 20170301

Keterangan foto : Ketua TRIPS Council, Dubes Alfredo Suescum dari Panama, memimpin pertemuan dewan (PTRI – Willyam Saroinsong)

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU