March 6, 2017

Subsidi Perikanan di WTO: Indonesia Terus Kedepankan Prinsip-Prinsip Yang Mengutamakan Tujuan Pembangunan


Baru-baru ini, Indonesia telah memanfaatkan pertemuan-pertemuan Negotiating Group on Rules (NGR) – yang terakhir bersidang pada tanggal 1 Maret 2017 – untuk terus dan kembali menekankan pentingnya pemberantasan IUU (illegal, unreported, unregulated) fishing, overcapacity, dan overfishing melalui, antara lain, pembentukan disiplin subsidi perikanan (fisheries subsidies).

“Fleksibilitas bagi anggota negara berkembang dan negara kurang berkembang, (sebagaimana diabadikan) melalui (istilah) Special dan Differential Treatment (SDT), harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari disiplin ini. Doha dan Hong Kong Ministerial Declarations serta paragraf 31 Nairobi Ministerial Declaration, memberikan mandat untuk kita memprioritaskan aspek pembangunan dalam disiplin ini”, tegas delegasi Indonesia dalam pertemuan NGR dimaksud.

Dalam kerangka perundingan agenda pembangunan, para anggota WTO menilai penanganan isu overfishing, overcapacity, dan IUU fishing ini sebagai salah satu prioritas penyelesaian isu-isu Putaran Doha yang masih tersisa (remaining Doha issues). Sedangkan penentuan prioritas untuk menyelesaikan isu-isu dimaksud mendapatkan momentum dengan terbentuknya kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya butir 14.6. “Sasaran tersebut dapat tercapai, antara lain, melalui pembentukan disiplin pemberian subsidi terkait dengan kegiatan perikanan”, tambah delegasi Indonesia.

Pertemuan NGR juga menjadi ajang bagi delegasi Indonesia dan anggota WTO untuk mengedepankan pandangan masing-masing mengenai aspek-aspek yang patut dipertimbangankan dalam proses pembentukan disiplin fisheries subsidies yang saat ini tengah berlangsung. Diantara aspek subsidi yang turut dikedepankan Indonesia adalah:

[i] tindakan yang dapat dikategorikan subsidi tertentu yang seharusnya dilarang (prohibited subsidies);

[ii] peranan Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) dan/atau otoritas/sistem manajemen perikanan nasional terhadap disiplin yang akan dibentuk;

[iii] tindakan yang dapat dikategorikan subsistence, small-scale, dan artisanal fishing, serta cara untuk mengatur subsidi dengan ketiga kategori tersebut;

[iv] peranan agreement on fisheries subsidies bagi kebutuhan pembangunan pada sektor perikanan di anggota negara berkembang dan kurang berkembang (least developed country / LDC) yang tidak memiliki kapasitas perikanan komersial; dan

[v] proses pembahasan isu ini di NGR.

Delegasi Indonesia juga menyatakan bahwa “multilateral track merupakan forum yang tepat bagi pembentukan disiplin subsidi perikanan”. Posisi Indonesia ini sangat penting mengingat kecenderungan para anggota yang berkepentingan untuk mengarahkan berbagai pembahasan di forum multilateral WTO ke ranah plurilateral – dengan konsekuensi terdapat kemungkinan aspek pembangunan tidak dikedepankan.

Oleh karena itu, Indonesia telah bergabung dengan konsensus forum untuk menyepakati inisiatif tidak lanjut yang diusulkan oleh Ketua NGR – Duta Besar Wayne McCook dari Jamaica. Tindak lanjut tersebut adalah dalam bentuk penyelenggaraan information session, yang diharapkan bertindak sebagai forum untuk membahas dan berbagi pengetahuan teknis mengenai isu perikanan. Keterlibatan organisasi internasional dan multilateral – seperti United Nations Environment Programme (UNEP), Food and Agriculture Organization (FAO), World Bank, serta expert dari tiga RFMO – pada information session tersebut akan memberikan dampak positif terhadap upaya Indonesia beserta seluruh anggota WTO lainnya untuk terus mengarus utamakan perumusan subsidi perikanan pada tingkat multilateral.

Sejalan dengan upaya bersama untuk mengarus utamakan perumusan disiplin subsidi perikanan pada tingkat multilateral dimaksud, delegasi Indonesia juga mendukung penyelenggaraan dedicated session di bawah forum NGR yang ditujukan untuk membahas isu fisheries subsidies secara tematik – dengan merujuk ke empat proposal mengenai rancangan bentuk disiplin subsidi perikanan yang masing-masing telah diusung oleh Uni Eropa, kelompok African, Caribbean and Pacific (ACP), beberapa anggota dari kawasan Amerika Latin, dan LDCs. Secara umum, keempat proposal tersebut memiliki kesamaan – yaitu, merujuk SDG butir 14.6 dan perlunya prinsip SDT bagi anggota negara berkembang dan LDCs dalam upaya pengurangan dan penghapusan subsidi tertentu pada tahun 2020.

Pasca KTM ke-10 WTO (yang diselenggarakan di Nairobi pada tahun 2015), isu subsidi perikanan banyak disebut oleh anggota sebagai salah satu hasil kesepakatan yang mungkin disepakati pada KTM ke-11 WTO di Buenos Aires pada Desember 2017. Peningkatan ketertarikan para anggota untuk membahas isu subsidi perikanan ini mununjukkan adanya peningkatan komitmen politik di antara anggota WTO akan isu subsidi tersebut. Kemajuan ketertarikan anggota ini dapat disandangkan dengan konstelasi ketertarikan sekitar dua tahun yang lalu saat menjelang penyelenggaraan KTM ke-10, dimana upaya dari beberapa anggota untuk membawa isu fisheries subsidies ini sebagai salah satu hasil KTM tersebut kandas karena tidak terdapatnya konsensus dari seluruh anggota.

Jenewa, 6 Maret 2017

 

Perikanan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan foto : Panel keramik berjudul ″Fishing″ (Mancing). Pelukis: Jorge Colaço, 1928. Lokasi: Markas WTO-Jenewa. Deskripsi: Satu aspek dari rantai kegiatan produksi makanan (food production), dimana para pelayan perlu berjuang melawan kekuatan alam dalam memanfaatkan hasil laut.

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU