July 21, 2017

INDONESIA DESAK WTO UNTUK SEGERA MENYEPAKATI KESEPAKATAN PERDAGANGAN GLOBAL UNTUK MELINDUNGI PETANI KECIL DAN MISKIN


Negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) perlu segera merealisasikan kemauan politisnya untuk dapat menyepakati suatu kesepakatan perdagangan multilateral dalam rangka melindungi kepentingan petani miskin dan kecil. Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-11 di Buenos Aires, Desember 2017 yang akan datang diharapkan dapat menyepakati dua instrumen perdagangan penting yaitu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) dan Special Safeguard Mechanism (SSM)”, demikian ditegaskan oleh Deputi Wakil Tetap RI II Jenewa, Dubes Sondang Anggraini,  dalam sidang Committee on Agriculture Special Session (COASS) – WTO tanggal 19 – 20 Juli 2017. COASS adalah  salah satu forum di WTO yang membahas upaya reformasi aturan perdagangan multilateral yang mengatur perdagangan produk pertanian global.

Di tengah-tengah kencangnya desakan liberalisasi perdagangan produk pertanian global, Indonesia, sebagai koordinator G33 yang beranggotakan 47 negara berkembang dan kurang berkembang, secara konsisten memperjuangkan agar PSH dan SSM dapat disepakati menjadi instrumen yang efektif dalam rangka mewujudkan keamanan pangan, keamanan kehidupan dan pembangunan pedesaan (food security, livelihood security dan rural development). Apabila disepakati, PSH akan memberikan keleluasaan kebijakan (policy space) bagi negara berkembang dan kurang berkembang untuk tetap dapat memberikan dukungan kepada petani kecil dan miskin melalui pembelian beras untuk kepentingan cadangan (stock) dengan harga di atas harga pasar serta menyalurkannya kepada rakyat miskin dengan harga subsidi. Adapun SSM dapat dimanfaatkan sebagai instrumen perlindungan pasar domestik dari kemungkinan banjir impor produk pertanian yang dapat merugikan kepentingan petani miskin dan kecil. Di bawah aturan perdagangan WTO saat ini, penggunaan kedua instrumen tersebut sangat dibatasi dan dinilai tidak memadai.

Bagi kepentingan nasional, kedua instrumen tersebut tentunya akan sangat bermanfaat sebagai salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam upaya memperbaiki tingkat kehidupan petani miskin dan kecil yang jumahnya semakin bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2017, terdapat 27,77 juta penduduk miskin atau 10,64% dari jumlah total penduduk Indonesia. Lebih dari 50% penduduk miskin bekerja dalam sektor pertanian.

“Dapat disepakatinya isu PSH dan SSM selama ini telah menjadi salah satu agenda prioritas bagi Indonesia dalam perundingan di WTO, khususnya dalam menindaklanjuti Agenda Pembangunan Doha dan berbagai Keputusan Menteri yang dihasilkan pada KTM Hong Kong, KTM Bali dan KTM Nairobi” jelas Duta Besar Hasan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, dalam kesempatan seminar mengenai isu PSH dan SSM di WTO Jenewa beberapa waktu yang lalu.

Namun demikian, upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai isu PSH dan SSM tidak akan mudah mengingat masih terdapatnya tentangan dari sejumlah anggota WTO, khususnya negara maju dan negara eksportir yang mengkhawatirkan kedua instrumen tersebut akan berdampak negatif terhadap arus perdagangan internasional. Dipastikan seluruh anggota WTO akan terlibat secara intensif dalam proses perundingan untuk dapat menyepakati kedua isu tersebut pada KTM Buenos Aires.

Jenewa, 21 Juli 2017

 

Foto - PR pertanian - juli 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan foto : Suasana sidang di WTO (dok. PTRI Jenewa)

 

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU