October 23, 2017

INDONESIA DORONG PENGESAHAN PEDOMAN INTERNASIONAL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PERTAMBANGAN TERBUKA


Para pakar dari 8 (delapan) negara, termasuk Indonesia, telah merevisi pedoman internasional mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di pertambangan terbuka. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat International Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss, 16-20 Oktober 2017, para pakar yang mewakili pemerintah, bersama para pakar yang mewakili pekerja dan pengusaha, secara intensif membahas dan merevisi  Code of Practice on Safety and Health in Opencast Mines yang terakhir dipublikasikan oleh ILO pada tahun 1991. Dokumen Code of Practice tersebut akan disahkan oleh ILO Governing Body pada pertemuan sesi ke-332 bulan Maret 2018.

“ILO secara khusus meminta Pemerintah RI untuk terlibat dalam pembahasan revisi Code of Practice yang nantinya akan menjadi rujukan bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan K3 di sektor pertambangan” demikian disampaikan oleh Duta Besar R.M. Michael Tene, Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa. Dubes Michael Tene menekankan bahwa hal tersebut menunjukkan pengakuan ILO terhadap komitmen Pemri dalam mendorong terciptanya kerja layak di berbagai sektor, termasuk pertambangan.

Code of Practice yang akan diterbitkan oleh ILO penting bagi Indonesia mengingat sektor pertambangan merupakan salah satu pilar pembangunan Indonesia. Pedoman ILO tersebut berisi prinsip umum dan petunjuk khusus dalam pencegahan, perlindungan serta upaya korektif terkait K3 di pertambangan terbuka” jelas Ade Kurdiman, Sekjen Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan (APKPI), yang menjadi salah satu pakar yang ditunjuk pemerintah RI dalam pembahasan Code of Practice. Indonesia telah memberikan sejumlah masukan yang diakomodasi dalam pedoman ILO tersebut, khususnya mengenai pengarusutamaan sistem manajemen K3.

Pedoman ILO tersebut bersifat tidak mengikat dimana negara dapat menggunakan dokumen tersebut sebagai rujukan sesuai dengan kondisi dan hukum serta peraturan nasional masing-masing. Code of Practice tersebut dapat menjadi rujukan dalam peningkatan implementasi kebijakan sistem manajemen K3 di pertambangan yang sejauh ini telah dilaksanakan di Indonesia mengingat sebagian besar elemen pedoman tersebut telah terakomodir dalam peraturan nasional.

“Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan nasional yang mengatur mengenai K3 di bidang pertambangan, antara lain: Peraturan Menteri ESDM no.38 tahun 2014 mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SKMP) Minerba dan Keputusan Menteri ESDM no. 555.K/1995 tentang Keselamatan Pertambangan Umum” jelas Ade Kurdiman seraya menekankan bahwa pihak ILO dan sejumlah negara mengapresiasi kebijakan Pemri dalam hal K3 di sektor pertambangan.

Jenewa, 23 Oktober 2017

 

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU