September 15, 2017

Indonesia Perjuangkan Kepentingan Nelayan Kecil di dalam Perundingan di WTO

“Pemberantasan IUU Fishing memerlukan komitmen global. Komitmen ini perlu ditegakkan kepada semua pelaku yang terlibat kegiatan IUU Fishing”, demikian disampaikan oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo, yang berpartisipasi sebagai Delegasi RI dalam perundingan pembentukan disiplin mengenai subsidi perikananan di WTO yang diselenggarakan di Markas Besar WTO di Jenewa, tanggal 11-12…

July 21, 2017

INDONESIA DESAK WTO UNTUK SEGERA MENYEPAKATI KESEPAKATAN PERDAGANGAN GLOBAL UNTUK MELINDUNGI PETANI KECIL DAN MISKIN

“Negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) perlu segera merealisasikan kemauan politisnya untuk dapat menyepakati suatu kesepakatan perdagangan multilateral dalam rangka melindungi kepentingan petani miskin dan kecil. Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-11 di Buenos Aires, Desember 2017 yang akan datang diharapkan dapat menyepakati dua instrumen perdagangan penting yaitu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH)…

July 19, 2017

Indonesia Ajukan Proposal yang Mengedepankan Perlindungan Kepentingan Nelayan Kecil di dalam Perundingan di WTO

“Indonesia menekankan mengenai pentingnya otoritas dari negara berkembang dan Least Developed Countries (LDCs) untuk memiliki keleluasaan pengaturan terhadap perikanan skala kecil dan artisanal”, demikian ditegaskan oleh Delegasi RI yang berpartisipasi dalam perundingan pembentukan disiplin mengenai subsidi perikananan di WTO yang yang diselenggarakan di Markas Besar WTO di Jenewa, tanggal 17 – 18 Juli 2017. Dalam…

July 17, 2017

WTO: Indonesia Minta Brasil Simplifikasi Prosedur Investigasi Tindakan Anti-Dumping dan Anti-Subsidi

Dalam pertemuan Trade Policy Review ke-7 WTO terhadap kebijakan perdagangan Brasil pada tanggal 17 Juli 2017, Delegasi Indonesia telah meminta Brasil untuk menyederhanakan prosedur investigasi tindakan anti-dumping and anti-subsidi (trade remedies). Berdasarkan catatan yang ada, terdapat peningkatan penggunaan instrumen perdagangan ini oleh Brasil terhadap produk impor asal Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Deputi Wakil Tetap RI…

July 6, 2017

Indonesia Mempermasalahkan Kebijakan Perdagangan Uni Eropa yang Menghambat Ekspor Minyak Sawit dan Produk Asal Indonesia

Delegasi Indonesia pada pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-13 terhadap Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO) meminta UE agar memperhatikan terjadinya peningkatan hambatan perdagangan yang diterapkan oleh UE terhadap produk impor dari Indonesia, khususnya kelapa sawit. Saat proses TPR dimaksud yang berlangsung pada tanggal 5 Juli 2017, Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional pada…

June 15, 2017

Indonesia Perjuangkan Kepentingan Nelayan Kecil di WTO

“Praktik IUU fishing secara ekonomi dan sosial sangat merugikan kepentingan nelayan. Pembentukan aturan mengenai pemberian subsidi perikanan (fisheries subsidies) di WTO dipandang dapat menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan IUU fishing. Indonesia juga berpandangan bahwa kepentingan nelayan artisanal dan small-scale fisheries juga harus dipertimbangkan dalam pembentukan aturan ini,” tegas Delegasi RI dalam perundingan pembentukan aturan mengenai…

May 31, 2017

INDONESIA DAN G33 SERUKAN PENTINGNYA KEDAULATAN DAN KEAMANAN PANGAN DI WTO

Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 di World Trade Organization (WTO) Jenewa telah diselenggarakan Workshop dengan tema “Delivering Development in MC11: Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) dan Special Safeguard Mechanism (SSM)” diselenggarakan oleh G33 (koalisi 47 negara berkembang anggota WTO) dan dibuka oleh Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo. Bertindak sebagai pembicara adalah…

April 29, 2017

Watapri Jenewa menyerahkan Surat Penunjukan kepada Dirjen WTO

Pada hari Jumat, 28 April 2017, Duta Besar Hasan Kleib selaku Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya berkedudukan di Jenewa (Watapri Jenewa) menyerahkan Surat Penunjukan dari Menteri Luar Negeri kepada Roberto Azevêdo, Direktur Jenderal WTO. Pada pertemuan tersebut, Direktur Jenderal WTO menyambut kedatangan Duta Besar Hasan…

April 7, 2017

Hambatan Masuk Produk Ekspor: Indonesia Kembali Mempertanyakan Kebijakan Perdagangan Meksiko

Delegasi Indonesia pada World Trade Organization (WTO) memanfaatkan proses Trade Policy Review (TPR) ke-6 terhadap Meksiko untuk kembali mempertanyakan berbagai hambatan perdagangan yang masih diterapkan oleh Meksiko terhadap produk impor, termasuk ekspor dari Indonesia. “Bersama ini Indonesia kembali menyatakan masih adanya hambatan perdagangan – seperti kebijakan fitosanitari, perizinan impor (import licensing), dan perizinan cukai (custom…

March 24, 2017

Indonesia Permasalahkan Kembali Hambatan Masuk Ekspor Buah Manggis ke Pasar Tiongkok

Indonesia memanfaatkan sesi ke-68 pertemuan Komite Sanitari dan Fitosanitari (Sanitary and Phytosanitary / SPS) pada World Trade Organization (WTO) untuk kembali mengangkat isu hambatan perdagangan terhadap ekspor buah manggis dari Indonesia ke Tiongkok. Manggis segar asal Indonesia dikenakan larangan masuk ke pasar Tiongkok sejak tahun 2013. Berdasarkan informasi dari pihak Tiongkok, larangan tersebut diterapkan karena…

March 10, 2017

Indonesia Minta Jepang Klarifikasi Hambatan Perdagangan

Indonesia telah meminta penjelasan dan klarifikasi dari Jepang mengenai hambatan-hambatan perdagangan yang masih dihadapi  oleh produk ekspor Indonesia untuk masuk ke pasar Jepang. Permintaan tersebut disampaikan oleh Delegasi RI dalam pertemuan Trade Policy Review (TPR) Jepang di WTO yang berlangsung dari tanggal 8-10 Maret 2017. TPR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap…

March 6, 2017

Subsidi Perikanan di WTO: Indonesia Terus Kedepankan Prinsip-Prinsip Yang Mengutamakan Tujuan Pembangunan

Baru-baru ini, Indonesia telah memanfaatkan pertemuan-pertemuan Negotiating Group on Rules (NGR) – yang terakhir bersidang pada tanggal 1 Maret 2017 – untuk terus dan kembali menekankan pentingnya pemberantasan IUU (illegal, unreported, unregulated) fishing, overcapacity, dan overfishing melalui, antara lain, pembentukan disiplin subsidi perikanan (fisheries subsidies). “Fleksibilitas bagi anggota negara berkembang dan negara kurang berkembang, (sebagaimana…

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU