June 15, 2017

Indonesia Perjuangkan Kepentingan Nelayan Kecil di WTO

“Praktik IUU fishing secara ekonomi dan sosial sangat merugikan kepentingan nelayan. Pembentukan aturan mengenai pemberian subsidi perikanan (fisheries subsidies) di WTO dipandang dapat menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan IUU fishing. Indonesia juga berpandangan bahwa kepentingan nelayan artisanal dan small-scale fisheries juga harus dipertimbangkan dalam pembentukan aturan ini,” tegas Delegasi RI dalam perundingan pembentukan aturan mengenai…

May 31, 2017

INDONESIA DAN G33 SERUKAN PENTINGNYA KEDAULATAN DAN KEAMANAN PANGAN DI WTO

Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 di World Trade Organization (WTO) Jenewa telah diselenggarakan Workshop dengan tema “Delivering Development in MC11: Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) dan Special Safeguard Mechanism (SSM)” diselenggarakan oleh G33 (koalisi 47 negara berkembang anggota WTO) dan dibuka oleh Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo. Bertindak sebagai pembicara adalah…

April 29, 2017

Watapri Jenewa menyerahkan Surat Penunjukan kepada Dirjen WTO

Pada hari Jumat, 28 April 2017, Duta Besar Hasan Kleib selaku Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya berkedudukan di Jenewa (Watapri Jenewa) menyerahkan Surat Penunjukan dari Menteri Luar Negeri kepada Roberto Azevêdo, Direktur Jenderal WTO. Pada pertemuan tersebut, Direktur Jenderal WTO menyambut kedatangan Duta Besar Hasan…

April 7, 2017

Hambatan Masuk Produk Ekspor: Indonesia Kembali Mempertanyakan Kebijakan Perdagangan Meksiko

Delegasi Indonesia pada World Trade Organization (WTO) memanfaatkan proses Trade Policy Review (TPR) ke-6 terhadap Meksiko untuk kembali mempertanyakan berbagai hambatan perdagangan yang masih diterapkan oleh Meksiko terhadap produk impor, termasuk ekspor dari Indonesia. “Bersama ini Indonesia kembali menyatakan masih adanya hambatan perdagangan – seperti kebijakan fitosanitari, perizinan impor (import licensing), dan perizinan cukai (custom…

March 24, 2017

Indonesia Permasalahkan Kembali Hambatan Masuk Ekspor Buah Manggis ke Pasar Tiongkok

Indonesia memanfaatkan sesi ke-68 pertemuan Komite Sanitari dan Fitosanitari (Sanitary and Phytosanitary / SPS) pada World Trade Organization (WTO) untuk kembali mengangkat isu hambatan perdagangan terhadap ekspor buah manggis dari Indonesia ke Tiongkok. Manggis segar asal Indonesia dikenakan larangan masuk ke pasar Tiongkok sejak tahun 2013. Berdasarkan informasi dari pihak Tiongkok, larangan tersebut diterapkan karena…

March 10, 2017

Indonesia Minta Jepang Klarifikasi Hambatan Perdagangan

Indonesia telah meminta penjelasan dan klarifikasi dari Jepang mengenai hambatan-hambatan perdagangan yang masih dihadapi  oleh produk ekspor Indonesia untuk masuk ke pasar Jepang. Permintaan tersebut disampaikan oleh Delegasi RI dalam pertemuan Trade Policy Review (TPR) Jepang di WTO yang berlangsung dari tanggal 8-10 Maret 2017. TPR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap…

March 6, 2017

Subsidi Perikanan di WTO: Indonesia Terus Kedepankan Prinsip-Prinsip Yang Mengutamakan Tujuan Pembangunan

Baru-baru ini, Indonesia telah memanfaatkan pertemuan-pertemuan Negotiating Group on Rules (NGR) – yang terakhir bersidang pada tanggal 1 Maret 2017 – untuk terus dan kembali menekankan pentingnya pemberantasan IUU (illegal, unreported, unregulated) fishing, overcapacity, dan overfishing melalui, antara lain, pembentukan disiplin subsidi perikanan (fisheries subsidies). “Fleksibilitas bagi anggota negara berkembang dan negara kurang berkembang, (sebagaimana…

March 2, 2017

Triplets pada TRIPS Council: Indonesia Sampaikan Posisi atas isu-isu Keanekaragaman Hayati, Bioteknologi, dan Kearifan Lokal

Delegasi Indonesia – yang terdiri dari perwakilan Ditjen Kekayaan Intelektual (Kemenkumham), Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional (Kemendag), Ditjen Kerja Sama Multilateral (Kemenlu), dan PTRI Jenewa – menyampaikan pandangan dasar Indonesia bahwa TRIPS Agreement perlu diamandemen agar dapat memberikan ruang bagi perlindungan sumber daya genetik (genetic resources), kearifan lokal (traditional knowledge), dan ekspresi budaya tradisional (traditional cultural…

March 1, 2017

Indonesia Mengharapkan agar KTM WTO di Buenos Aires Dapat Menyepakati Hasil yang Berpihak pada Kepentingan Negara Berkembang dan Kurang Berkembang

Indonesia menyerukan agar anggota WTO untuk memprioritaskan isu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) dan Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai salah satu hasil KTM WTO ke-11, yang akan diselenggarakan di Buenos Aires – Argentina, Desember 2017 mendatang. “Anggota WTO harus segera memanfaatkan waktu yang tersisa sampai penyelenggaraan KTM Buenos Aires untuk semakin mengintensifkan pembahasan…

October 5, 2015

SHOWDOWN AT THE WTO: INDONESIA MEMPERTAHANKAN KEPENTINGAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI NASIONAL DALAM PERTEMUAN KOMITE TRADE-RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMS)

JENEWA (5/10/2015). Sekali lagi Indonesia harus berjibaku dalam mempertahankan kepentingan nasional di bidang perdagangan dan industri di pertemuan Komite Trade-Related Investment Measures (TRIMS) WTO hari ini. Pada  pertemuan Komite TRIMS kali ini, beberapa anggota WTO mengemukakan concerns mereka terhadap kebijakan perdagangan terkait investasi Indonesia pada lima dari dua belas agenda yang dibahas. Selain Indonesia, kebijakan…

October 8, 2014

INDONESIA GUGAT AUSTRALIA ATAS KEBIJAKAN KEMASAN POLOS ROKOK

Pada hari ini, 8 Oktober 2014, Indonesia bersama empat negara lain yakni Honduras, Republik Dominika, Ukraina dan Kuba menyampaikan dokumen tertulis pertama yang memuat argumentasi hukum bahwa kebijakan Australia menerapkan ketentuan wajib kemasan polos untuk semua produk tembakau merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di WTO. Dokumen ini disampaikan kepada WTO Dispute Settlement Body di Jenewa, Swiss…

August 23, 2013

INDONESIA SIAP TINDAK DAN BALAS AMERIKA SERIKAT DALAM KASUS ROKOK KRETEK; WTO BERIKAN LAMPU HIJAU

PRESS RELEASE INDONESIA SIAP TINDAK DAN BALAS AMERIKA SERIKAT DALAM KASUS ROKOK KRETEK; WTO BERIKAN LAMPU HIJAU   Otorisasi untuk menuntut kompensasi dan mengadakan tindakan balas (retaliasi) kepada AS atas kasus Rokok Kretek berhasil dimenangkan Indonesia pada pada sidang Dispute Settlement Body (DSB) Special Session di Markas Besar WTO pada tanggal 23 Agustus 2013, dengan…

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU