September 15, 2017

Indonesia Perjuangkan Kepentingan Nelayan Kecil di dalam Perundingan di WTO

Trade/WTO

“Pemberantasan IUU Fishing memerlukan komitmen global. Komitmen ini perlu ditegakkan kepada semua pelaku yang terlibat kegiatan IUU Fishing”, demikian disampaikan oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo, yang berpartisipasi sebagai Delegasi RI dalam perundingan pembentukan disiplin mengenai subsidi perikananan di WTO yang diselenggarakan di Markas Besar WTO di Jenewa, tanggal 11-12…

September 12, 2017

Indonesia Bahas Komitmen Kerjasama TIK dengan ITU

Economy, Development and Environment

Indonesia menggarisbawahi peran penting ITU (the International Telecommunication Union) dalam penyediaan program-program kerja nyata sebagai organisasi internasional yang berperan sentral dalam pengembangan dan inovasi sektor telekomunikasi, teknologi dan telekomunikasi (TIK) bagi kepentingan ekonomi dan sosial komunitas global. Hal ini disampaikan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar…

September 6, 2017

Komite Pekerja Migran PBB Puas dengan Laporan Indonesia

Human Rights and Humanitarian Issues

“Komite puas dengan laporan Indonesia dan mengapresiasi berbagai upaya dan komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan pekerja migran, khususnya revisi UU 39/2004,” demikian disampaikan oleh Mr. Jose Brillantes, Ketua Komite pada hari terakhir dialog Pemerintah Indonesia dengan Komite Pekerja Migran PBB terkait laporan inisial Indonesia atas implementasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya di…

September 5, 2017

Komite PBB Apresiasi Komitmen dan Keseriusan Indonesia dalam Perlindungan Hak- Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Human Rights and Humanitarian Issues

Komite Pekerja Migran PBB menyampaikan apresiasi atas laporan komprehensif dan inklusif yang merefleksikan komitmen dan keseriusan Pemerintah Indonesia terkait Implementasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. “Kami menyambut baik proses dinamis dan berkesinambungan yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia melalui proses revisi perundang-undangan agar selaras dengan Konvensi. Hal ini bukan sesuatu yang mudah mengingat kompleksitas…

August 21, 2017

Nostalgia Permainan Tradisional di Pesta Rakyat HUT RI ke-72 di Jenewa

Special Events

Ada nuansa berbeda dan unik mewarnai kemeriahan perayaan Pesta Rakyat HUT RI ke-72 di Jenewa, Swiss (20/8). Lebih dari 200 WNI dan diaspora Indonesia serta masyarakat Swiss di Jenewa dan sekitarnya terlihat sangat antusias memainkan berbagai permainan tradisional yang dulu kerapkali dimainkan di masa kecil, seperti galah asin, balap karung, congklak, layang-layang, dan lomba bakiak….

July 21, 2017

INDONESIA DESAK WTO UNTUK SEGERA MENYEPAKATI KESEPAKATAN PERDAGANGAN GLOBAL UNTUK MELINDUNGI PETANI KECIL DAN MISKIN

Trade/WTO

“Negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) perlu segera merealisasikan kemauan politisnya untuk dapat menyepakati suatu kesepakatan perdagangan multilateral dalam rangka melindungi kepentingan petani miskin dan kecil. Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-11 di Buenos Aires, Desember 2017 yang akan datang diharapkan dapat menyepakati dua instrumen perdagangan penting yaitu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH)…

July 19, 2017

Indonesia Terpilih Sebagai Wakil Ketua Codex Alimentarius Commission (CAC) periode 2017-2018

Economy, Development and EnvironmentHealth and Labour Issues

Kandidat Indonesia, Prof. Purwiyatno Hariyadi terpilih sebagai Wakil Ketua Codex Alimentarius Commission (CAC) periode 2017-2018 pada pemilihan yang berlangsung selama Pertemuan CAC ke-40 di Jenewa pada tanggal 19 Juli 2017. Dengan dukungan bersama Kementerian Luar Negeri RI, Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan PTRI Jenewa, Prof. Purwiyatno, guru besar pada Institut Pertanian Bogor (IPB), berhasil meraih…

July 19, 2017

Indonesia Ajukan Proposal yang Mengedepankan Perlindungan Kepentingan Nelayan Kecil di dalam Perundingan di WTO

Trade/WTO

“Indonesia menekankan mengenai pentingnya otoritas dari negara berkembang dan Least Developed Countries (LDCs) untuk memiliki keleluasaan pengaturan terhadap perikanan skala kecil dan artisanal”, demikian ditegaskan oleh Delegasi RI yang berpartisipasi dalam perundingan pembentukan disiplin mengenai subsidi perikananan di WTO yang yang diselenggarakan di Markas Besar WTO di Jenewa, tanggal 17 – 18 Juli 2017. Dalam…

July 17, 2017

WTO: Indonesia Minta Brasil Simplifikasi Prosedur Investigasi Tindakan Anti-Dumping dan Anti-Subsidi

Trade/WTO

Dalam pertemuan Trade Policy Review ke-7 WTO terhadap kebijakan perdagangan Brasil pada tanggal 17 Juli 2017, Delegasi Indonesia telah meminta Brasil untuk menyederhanakan prosedur investigasi tindakan anti-dumping and anti-subsidi (trade remedies). Berdasarkan catatan yang ada, terdapat peningkatan penggunaan instrumen perdagangan ini oleh Brasil terhadap produk impor asal Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Deputi Wakil Tetap RI…

July 7, 2017

INDONESIA BERHASIL MENDORONG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR

Disarmament

Konferensi PBB bagi Perundingan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York akhirnya berhasil mengesahkan “Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons” (Traktat Pelarangan Senjata Nuklir) pada tanggal 7 Juli 2017. Keberhasilan Konferensi PBB dalam pengesahan Traktat ini tidak lepas dari peran aktif Indonesia dimana Duta Besar Hasan Kleib, Wakil…

July 6, 2017

Indonesia Mempermasalahkan Kebijakan Perdagangan Uni Eropa yang Menghambat Ekspor Minyak Sawit dan Produk Asal Indonesia

Trade/WTO

Delegasi Indonesia pada pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-13 terhadap Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO) meminta UE agar memperhatikan terjadinya peningkatan hambatan perdagangan yang diterapkan oleh UE terhadap produk impor dari Indonesia, khususnya kelapa sawit. Saat proses TPR dimaksud yang berlangsung pada tanggal 5 Juli 2017, Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional pada…

June 15, 2017

Indonesia Perjuangkan Kepentingan Nelayan Kecil di WTO

Trade/WTO

“Praktik IUU fishing secara ekonomi dan sosial sangat merugikan kepentingan nelayan. Pembentukan aturan mengenai pemberian subsidi perikanan (fisheries subsidies) di WTO dipandang dapat menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan IUU fishing. Indonesia juga berpandangan bahwa kepentingan nelayan artisanal dan small-scale fisheries juga harus dipertimbangkan dalam pembentukan aturan ini,” tegas Delegasi RI dalam perundingan pembentukan aturan mengenai…

Useful Links
Deplu
Depkes
Budpar
BKPM
UN
WHO
ILO
Nafed
WIPO
WTO
ITU