Sidang Majelis IPU ke-123 di Jenewa : Delegasi DPR-RI Berperan Aktif untuk Pecahkan Berbagai Tantangan Dunia
Delegasi DPR-RI telah mengambil peran aktif dan memberikan kontribusi pada Sidang Majelis Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-123, yang berlangsung di Jenewa, tanggal 4 – 6 Oktober 2010. Hal tersebut tercermin dalam pembahasan berbagai tantangan dunia yang dihadapi saat ini, khususnya berkaitan dengan masalah perempuan, Palestina dan Timur Tengah, persoalan yang dihadapi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), serta isu migrasi dan pembangunan.
“Indonesia menggarisbawahi pentingnya anggota parlemen untuk mendorong dan mengawasi komitmen serta akuntabilitas pemerintah masing-masing dalam upaya mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) sebagaimana yang telah dilakukan oleh DPRI RI melalui Deklarasi Parliament Stand Up for MDGs pada tanggal 17 September 2010 dan dalam menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan”, demikian ditegaskan Ketua Delri, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, yang juga Wakil Ketua Badan Kerjasama antar Parlemen dalam pembahasan di Komite PBB.
Di Komite Koordinasi Parlemen Perempuan, Ketua Delri yang sekaligus sebagai Vice-President Committee telah menekankan pentingnya peningkatan partisipasi dan peran perempuan di seluruh kegiatan Parlemen termasuk di IPU. Delri telah menggalang dukungan bagi terpilihnya topik kekerasan dalam pemilu sebagai topik bahasan di Sidang Majelis IPU ke-124 di Panama tahun 2011. Sementara di Komite Timur Tengah, Delri telah menegaskan pentingnya bagi Komite untuk mengkaji ulang metoda kerja sehingga dapat bekerja lebih efektif dalam upaya membantu proses perdamaian di kawasan tersebut, khususnya status masa depan Palestina. Delri juga mendukung rencana penambahan anggota komite berdasarkan kawasan dan kunjungan anggota Komite ke Jalur Gaza guna melakukan pemantauan langsung situasi kemanusiaan dan HAM di wilayah tersebut serta status para anggota Parlemen Palestina yang tengah ditahan oleh Israel.
Dalam pembahasan di diskusi panel, Delri yang terdiri dari anggota DPR-RI yang tergabung dalam BKSAP telah membagi pengalaman dalam menjamin pemilu yang relatif aman, transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik melalui legislasi, pelembagaan dan penegakan hukum. Delri juga menegaskan pentingnya pendekatan HAM dan pembangunan dalam penanganan masalah migrasi dalam pertemuan khusus mengenai Migrasi dan Pembangunan.
Dukungan Indonesia bagi penggalangan penggalangan bantuan kemanusiaan bagi bencana banjir di Pakistan sebagai mata acara darurat persidangan, telah disuarakan anggota DPR-RI di sesi pleno. Di samping itu, Delri mengusulkan mekanisme rotasi berdasarkan kawasan dalam pemilihan Presiden IPU; perlunya pengambilan keputusan secara konsensus yang mendorong peningkatan rasa kepemilikan (sense of ownership) dan implementasi keputusan IPU; dan mendorong peningkatan perhatian terhadap masalah kemanusiaan.
Peran aktif Delri dari DPR-RI dalam persidangan diwujudkan antara lain dalam Keketuaan Indonesia dalam Asia Pacific Geopolitical Group IPU dan dalam memimpin persidangan di Komite Urusan PBB dan di seminar mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminiasi terhadap Perempuan (CEDAW). “Partisipasi aktif para anggota Delri dalam persidangan pleno dan berbagai komite IPU kali ini mendapat apresiasi dari Delegasi IPU lainnya dan semakin menunjukkan sinergi yang kuat antara badan legislatif dan eksekutif sekaligus mengindikasikan menguatnya demokratisasi di Indonesia.” Demikian ditegaskan Duta Besar / Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Dian Triansyah Djani.
Di sela-sela persidangan, Delegasi DPR-RI juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen China, India, Inggris, Palestina, Jepang, Malaysia, Afrika Selatan dan Nigeria dalam rangka memperkuat hubungan dan kerjasama antara lembaga legislatif masing-masing Negara dan menjajagi terbentuknya forum parlemen Asia-Afrika.
Delegasi DPR-RI pada Sidang IPU ke-123 ini diketuai Dr. Nurhayati Ali Assegaf, dan beranggotakan Max Sopacua, Enggartiasto Lukita, Helmy Fauzy, Muhammad Najib, Ferrari Roemawi dan telah terlibat di perdebatan dan diskusi di sidang pleno, Komite Koordinasi Parlemen Perempuan, Komite Timur Tengah, Komite Urusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Pertemuan Khusus mengenai Migrasi dan Pembangunan.
Jenewa, 7 Oktober 2010
