Indonesia dorong pentingnya kerjasama internasional di bidang Penanganan bencana alam termasuk bencana berskala besar (Mega Disasters)

March 15, 2015 Human Rights and Humanitarian Issues

Sebagai negara yang seringkali mengalami bencana alam dalam skala besar/mega disasters, Indonesia menilai bahwa pengalaman masing-masing negara dalam menangani mega disasters tersebut harus dapat dipelajari dan dikomunikasikan kepada masyarakat internasional. Kegiatan sharing experience ini akan membantu masyarakat internasional dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang paling tepat apabila menghadapi bencana serupa.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BNPB, Prof. Dr. Syamsul Maarif, pada saat memberikan sambutan sekaligus menjadi moderator pada pertemuan Working Session on Lessons from Mega Disasters yang berlangsung di Sendai, Jepang, 15 Maret 2015. Acara tersebut merupakan salah satu side event utama dari Sidang World Conference on Disaster Risk Reduction (WCDRR). Pertemuan Side Event ini telah dihadiri oleh sekitar 300 orang peserta yang merupakan delegasi WCDRR dari seluruh negara.

Pada pertemuan tersebut, telah hadir sebagai panelis beberapa pejabat dari beberapa negara, yaitu: Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transport dan Turisme Jepang; Dirjen dari Badan Meteorologi Jepang; pejabat tinggi dari Kementerian PU Chile; Pejabat dari Komisi Nasional Penanganan Bencana RRT; Gubernur salah satu kota di Turki; serta Executive Secretary dari UNESCO.

Pada akhir pertemuan, Kepala BNPB selaku moderator pertemuan telah menyimpulkan beberapa hal penting terkait dengan isu penanganan Mega Disasters, antara lain: perlunya pengertian yang menyeluruh dari seluruh pihak mengenai underlying factors, livelihood serta cara penanganan mega disasters; pentingnya untuk mempelajari dampak mega disasters terhadap perekonomian global; perlunya merumusan sistem kesiapsiagaan dini yang kuat untuk mengurangi jumlah kerugian dan kematian akibat mega disasters, dengan memperhatikan perbedaan karakteristik serta bentuk ancaman bencana yang dihadapi masing-masing negara; serta perlunya pemaksimalan penggunaan iptek untuk berbagai kegiatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana.

Sidang WCDRR yang dimulai pada tanggal 14 Maret 2015 dan akan berlangsung hingga 18 Maret 2015 ini merupakan sidang terbesar di bawah kerangka PBB yang ditujukan untuk membicarakan berbagai hal terkait pengurangan resiko bencana. Delegasi RI pada Sidang PBB ini dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan anggota, antara lain Menko Pemberdayaan Manusia dan Budaya, Kepala BNPB serta beberapa pejabat lain dari berbagai instansi Pemerintah RI lainnya.

Sidang WCDRR ini juga diharapkan dapat menyepakati Post-2015 Framework for Action on Disaster Risk Reduction yang akan menggantikan Hyogo Framework for Action on DRR (HFA) tahun 2005-2015. Adapun dokumen HFA tersebut merupakan dokumen yang bersifat non-legally binding yang merupakan guidelines utama bagi masyarakat internasional dalam hal pengurangan resiko bencana.