Menlu RI: HAM merupakan DNA Bangsa Indonesia yang Bersatu dalam Kebhinekaan

May 3, 2017 Human Rights and Humanitarian Issues

“Nilai-nilai Hak Asasi Manusia telah menjadi bagian dari DNA bangsa Indonesia sebagai negara demokratis dan sekaligus sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk,” tegas Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam pidato pengantar pembahasan laporan HAM Indonesia yang disampaikan pada siklus ke-3 Universal Periodic Review (UPR) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa tanggal 3 Mei 2017.
Menlu menjelaskan berbagai upaya konkret dan capaian Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pasca UPR 2012. Sejumlah capaian dalam hal ratifikasi instrumen HAM PBB, upaya legislasi yang lebih menghormati HAM, serta penegasan kemitraan antara lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil di Indonesia menjadi hal-hal pokok yang Indonesia tunjukan ke masyarakat internasional melalui mekanisme UPR.
Menlu juga menggarisbawahi upaya terus menerus Indonesia, khususnya di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia serta kebijakan kesejahteraan pembangunan di tanah air.
Kebijakan nasional seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluar Sejahtera hingga kebijakan kesejahteraan dan keadilan di Papua, seperti pembangunan infrastruktur dan program Papua Terang Benderang, telah mendapatkan pengakuan positif dari berbagai pemangku kepentingan.
“Mengurangi disparitas antara yang miskin dan kaya baik didalam maupun antar provinsi menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam memperjuangkan hak ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia,” demikian disampaikan oleh Menlu.  Khusus terkait dengan pemajuan hak ekonomi, sosial, pembangunan di Papua, Menlu menegaskan komitmen dan perhatian tinggi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Kepada anggota Dewan HAM, Menlu menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara rutin dan langsung meninjau kemajuan dari pembangunan infrastruktur di Papua serta melakukan dialog dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan mereka. “Beberapa kemajuan yang dirasakan dari berbagai program di Papua dan Papua Barat termasuk diterimanya lebih dari 2.8 juta kartu sehat oleh masyarakat dan 360.000 pelajar yang menikmati Smart Student Program di Papua dan Papua Barat,” demikian diucapkan oleh Menlu.
Menlu juga menjelaskan bahwa “Indonesia secara konsisten dan terus menerus aktif dalam mempromosikan dan memperjuangkan nilai-nilai HAM di tingkat internasional termasuk melalui berbagai mekanisme HAM internasional.”  Kerja sama Indonesia dengan berbagai mekanisme HAM PBB juga mendapatkan apresiasi luas, termasuk kunjungan terakhir Pelapor Khusus untuk Hak Atas Kesehatan ke Indonesia bulan April lalu.
Secara umum, masyarakat internasional memberikan apresiasi atas sejumlah inisiatif dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan HAM di tingkat nasional dan kawasan dan global. Di tingkat regional, Indonesia — dalam KTT ASEAN di Filipina  — menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengarusutamakan perlindungan HAM di semua pilar kerja sama ASEAN.
Terkait dengan pemajuan hak perempuan dan anak, Menlu menyampaikan bahwa adanya 9 Menteri perempuan yang menduduki portfolio strategis dari 34 Menteri Kabinet merupakan testimony dari majunya kesetaraan gender di Indonesia. Menlu lebih lanjut menjelaskan bahwa saat ini sedang difinalisasi RUU mengenai keseteraan dan keadilan gender, yang diharapkan akan dapat memberikan fondasi lebih kuat bagi kebijakan yang lebih sensitif pada kesetaraan gender
Indonesia melihat siklus ke-3 UPR ini bukanlah suatu pertemuan rutin, melainkan ruang bagi Indonesia untuk turut mendorong lahirnya berbagai upaya pemajuan dan perlindungan HAM yang lebih inovatif. Seluruh negara anggota PBB, melalui mekanisme UPR ini, berkesempatan untuk dikaji-ulang, ataupun menjadi negara yang memberikan pandangan serta rekomendasi HAM-nya. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperkuat kapasitas negara dalam memenuhi komitmen HAM nasional dan internasional, sesuai rekomendasi yang telah diterima.

Jenewa, 3 Mei 2017

Sumber : Kementerian Luar Negeri RI
Menlu di UPR 2017
Keterangan Foto : Menlu RI, Retno L.P. Marsudi, menyampaikan statement Indonesia pada Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM, Rabu, 3 Mei 2017 (dok. PTRI Jenewa)