Keterangan Pers tentang Press Conference Kerja 1 tahun KTHAM tanggal 4 September 2019

September 5, 2019 Topics, Human Rights and Humanitarian Issues
  • Pada tanggal 4 September 2019, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM), Michelle Bachelet, telah melaksanakan press conference satu tahun jabatannya sebagai KTHAM dan ulasan perkembangan situasi HAM di seluruh dunia.
  • Dalam press conference ini, KTHAM tidak merujuk kepada Indonesia secara khusus. Rujukan Indonesia (Papua) hanya satu kali disampaikan terkait dengan kecenderungan terjadinya protes massa yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di Hong-Kong, Rusia, Honduras, Zimbabwe, India dan Indonesia (Papua). Dalam press conference tersebut tidak ada satu pertanyaan pun yang diajukan wartawan mengenai Indonesia, khususnya terkait situasi di Papua.
  • Pada tanggal yang sama, situs KTHAM memuat media statement yang berisi komentar KTHAM terkait situasi di Indonesia yaitu di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat. KTHAM menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban, baik sipil maupun aparat keamanan. Selain itu KTHAM juga menegaskan pihaknya menyambut baik himbauan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi Indonesia lainnya untuk melawan rasisme dan diskriminasi, serta ajakan untuk berdialog dan pemulihan ketenangan.
  • Beberapa hari sebelum press conference yaitu segera setelah terjadinya peristiwa di Papua, diplomat Indonesia di PTRI Jenewa telah melakukan serangkaian pertemuan dan komunikasi dengan pejabat kantor KTHAM. Pertemuan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua mengingat terdapatnya berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian.
  • Dalam pertemuan dengan kantor KTHAM disampaikan terkait perkembangan situasi dan sejumlah upaya yang dilakukan termasuk penegakan hukum, dialog dan persuasi. Disampaikan pula bahwa aparat keamanan telah bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa. Dijelaskan pula terkait pembatasan sementara akses internet untuk mencegah terjadinya kembali penyebaran hoax dan disinformasi yang telah memperkeruh suasana dan merugikan rakyat. Kebijakan ini terus dimonitor dan dievaluasi seiring dengan kondisi di Papua. Ditegaskan pula bahwa baik Presiden RI maupun jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk elemen masyarakat di Indonesia sangat menyesalkan terjadinya insiden rasisme di Malang dan Surabaya yang telah mencetuskan protes massa di Papua.
  • Penjelasan PTRI Jenewa tersebut kiranya telah memberikan gambaran yang jelas dan akurat bagi KTHAM untuk mengeluarkan komentar yang cukup berimbang antara penyampaian keprihatinannya dengan sambutan baik atas upaya nyata Pemerintah Indonesia dalam mengatasi  situasi di Papua, sesuai dengan komitmen demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia. 

Jenewa, 4 September 2019