Dubes/Watapri Jenewa diangkat sebagai fasilitator penguatan mekanisme Universal Periodic Review Dewan HAM.

March 3, 2020 Topics, Human Rights and Humanitarian Issues

Pada Sidang Dewan HAM PBB ke-43, 24 Februari-20 Maret 2020, Presiden Dewan HAM 2020, Dubes Elisabeth Tichy-Fisslberger asal Austria telah mengangkat Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Dubes Hasan Kleib, sebagai fasilitator optimalisasi kerja Dewan HAM (DHAM). Mandat utamanya adalah untuk memperkuat peran Universal Periodic Review (UPR) DHAM dengan durasi pembahasan periode tahun 2020 – 2021 dan diharapkan hasil peningkatan efiensi ini diterapkan dalam siklus ke-4 UPR yang akan dimulai pada tahun 2020.

Pengangkatan ini diumumkan Presiden DHAM dalam suratnya keseluruh Perwakilan Tetap negara anggota PBB di Jenewa.  Penunjukan Watapri bersama dengan Watap Swiss dan Watap Togo sebagai fasilitator UPR adalah bagian tanggung jawab Presiden HAM membuat kerja DHAM lebih efisien dan berkesinambungan untuk membantu negara-negara anggota memenuhi kewajiban HAM-nya. Hal ini semakin mendesak ditengah-tengah kebijakan pengetatan anggaran Sekjen PBB yang banyak dikritik sejumlah LSM karena juga berdampak pada kerja DHAM PBB.

“Penunjukan Wakil Tetap Indonesia sebagai salah satu fasilitator dan tim Presiden DHAM 2020 ini mencerminkan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai anggota DHAM serta kontribusi konstruktif yang selama ini ditunjukan oleh delegasi Indonesia” demikian ditekankan Dubes Kleib. Diharapkan fasilitator dapat menggali potensi kerja sama UPR yang telah mendapat kepercayaan dari seluruh negara anggota PBB daripada mekanisme pemantau HAM lainnya.

Dubes Kleib juga menekankan bahwa “terdapat pandangan yang sama antara Presiden DHAM 2020 dan kami akan pentingnya DHAM memberikan perhatian lebih besar pada pilar pencegahan, bukan hanya pilar pemajuan dan perlindungan HAM”. Sangat disayangkan apabila Dewan HAM lebih disoroti pada praktik naming and shaming, dan politisasi isu HAM, padahal persidangan DHAM merupakan kesempatan berbagai negara untuk berbagi expertise and knowledge yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur negara di bidang HAM. “Potensi ini perlu digali kembali sehingga kerja DHAM lebih efektif dalam membantu negara-negara anggota memenuhi kewajiban HAM-nya,” ujar Dubes Kleib.

Indonesia telah terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM periode 2020 – 2022. Kepercayaan Presiden DHAM ini tentunya menjadi awal yang baik bagi keanggotaan Indonesia. Disamping itu wakil PTRI Jenewa juga telah dipercaya untuk menjadi anggota Kelompok Kerja Situasi DHAM sejak Januari 2020 dengan mandat satu tahun.

UPR adalah proses unik kaji ulang laporan HAM semua negara anggota PBB dan kesempatan bagi setiap negara untuk melaporkan upaya-upaya apa saja yang telah ditempuh untuk memperbaiki situasi HAM di negara mereka dan untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka. Semua negara diperlakukan sama ketika situasi hak asasi manusia mereka dinilai. Tujuan akhir dari mekanisme ini adalah untuk memperbaiki situasi HAM di semua negara dan menangani pelanggaran HAM di mana pun mereka terjadi. Saat ini, tidak ada mekanisme universal lain selain UPR.

PTRI Jenewa,  2 Maret 2020