Indonesia Ajak 7 Negara Asia Tanggapi Siaran Pers Kantor KTHAM terkait Upaya Negara Jaga Kesehatan Masyarakat di Masa COVID-19

June 5, 2020 Topics, Human Rights and Humanitarian Issues

Indonesia telah mengambil inisiatif, bersama dengan India, untuk mengajak negara-negara ASEAN yaitu: Filipina, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Vietnam, dan Thailand, melalui Perwakilan Tetap di Jenewa, guna mengeluarkan siaran pers bersama menanggapi siaran pers Kantor Komisioner Tinggi HAM (KTHAM) berjudul “Asia: Bachelet alarmed by clampdown on freedom of expression during COVID-19”, tanggal 3 Juni 2020 yang telah merujuk situasi kebebasan berpendapat di sejumlah negara di Asia, termasuk di negara-negara tersebut. 

Dalam siaran pers bersama negara-negara tersebut tanggal 5 Juni 2020, yang telah dikirimkan langsung ke Kantor KTHAM, ditekankan 5 hal sebagai berikut:

  1. Di seluruh dunia, penanganan COVID-19 memerlukan upaya luar biasa yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Sejak awal, negara-negara tersebut telah menerapkan pendekatan “seluruh unsur pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat” untuk atasi penyebaran COVID-19. Pendekatan ini dilakukan dengan pemahaman bahwa keberhasilan penanganan pandemi sangat bergantung pada keberhasilan kerja sama antar pemangku kepentingan dan kepercayaan publik pada upaya Pemerintah dalam melawan COVID-19.2
  2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29.2 Deklarasi Universal HAM PBB dan Pasal 19.3 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), pelaksanaan kebebasan berpendapat perlu disertai kewajiban dan tanggung jawab khusus yang memiliki pembatasan tertentu, dan hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sepanjang diperlukan untuk: a) menghormati hak atau nama baik orang lain; dan b) untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum maupun moral publik. Lebih lanjut, pada tanggal 18 Mei 2020, persidangan World Health Assembly ke-73  telah mengesahkan resolusi tentang Response COVID-19 secara konsensus, dimana resolusi ini menyerukan juga agar negara-negara anggota menyediakan informasi publik yang akurat dan komprehensif tentang COVID-19, serta mengambil langkah-langkah untuk melawan disinformasi dan berita palsu.
  3. Dalam konteks pandemi yang telah menyerap sumber daya dan membuat kapasitas negara semakin terbatas, Pemerintah di negara-negara tersebut menegaskan kembali pandangannya bahwa penyebaran informasi yang salah dan berita palsu telah membuat segmen masyarakat terlepas dari informasi penting berbasis ilmu pengetahuan. Hal ini memperburuk penyebaran COVID-19 serta merupakan bahaya yang sangat nyata dan mendesak bagi kesehatan masyarakat.
  4.  Pemerintah di negara-negara tersebut telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan, sesuai koridor hukum dan peraturan perundang-undangan nasional, untuk menuntut akuntabilitas dari pihak-pihak yang telah menyebarkan disinformasi mengenai COVID-19 yang telah menyesatkan publik. Langkah-langkah ini dilakukan dengan memperhatikan kepastian hukum, tetap menjamin kebebasan berpendapat, dengan tujuan untuk mencegah penyebaran informasi palsu yang telah, maupun yang akan, merugikan segenap elemen masyarakat di saat pandemi.
  5. Ditegaskan bahwa fokus utama dari pemerintah dalam menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, adalah untuk menjamin keselamatan, terutama kelompok yang rentan dari bahaya COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB dapat mengakui upaya-upaya tersebut dan mengambil peran yang lebih bertanggung jawab yang bertujuan untuk membantu dalam memperkuat upaya yang dilakukan pemerintahan di negara-negara tersebut, bukan dengan mengalihkan fokus dari berbagai upaya penting yang dilakukan pemerintah ditengah-tengah COVID-19.

Sementara itu, rujukan mengenai Indonesia yang terkait dengan pemberitaan penyelidikan terhadap 51 orang karena dugaan penyebaran berita bohong di masa pandemi yang tertuang dalam siaran pers Kantor KTHAM, Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kenyataan bahwa KTHAM merujuk pemberitaan terkait penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap sejumlah pihak yang diduga melakukan penyebaran disinformasi dan berita bohong, menegaskan bahwa kebebasan pers dan informasi di Indonesia tetap berjalan dengan sehat.
  2. Penyebaran berita bohong dan disinformasi mengenai COVID-19 sangat membahayakan kesehatan publik dan bukan merupakan perwujudan kebebasan berpendapat.  
  3. Sepakat dengan pandangan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 14 April 2020 yang prihatin atas maraknya penyebaran ‘mis-infodemic global’, termasuk berita bohong dan sejumlah teori konspirasi di internet, di mana justru yang viral adalah kebencian, stigmatisasi dan mengerdilkan orang lain atau kelompok lain. Karenanya dunia harus bersatu melawan penyakit-penyakit ini, dan mengajak untuk menolak berita bohong yang tersebar di ruang publik.
  4. Sejalan dengan Konstitusi, Indonesia tentunya akan terus memajukan praktik-praktik kebebasan berpendapat yang sehat, dan sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia tentunya akan terus mendukung pelaksaan mandat KTHAM yang non-selektif, imparsial dan objektif.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, 5 Juni 2020