Indonesia Bersiap Ratifikasi C188 untuk Lindungi Awak Kapal Perikanan Indonesia

March 4, 2021 Topics, Health and Labour Issues

”Isu pelindungan awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing selalu menjadi perhatian dan prioritas Kementerian Luar Negeri”, ujar Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu, Duta Besar Andy Rachmianto dalam keynote speech Webinar “Peluang dan Tantangan Ratifikasi C188 (Work in Fishing Convention)” secara virtual pada tanggal 4 Maret 2021. Lebih lanjut menurut Duta Besar Andy Rachmianto ”Selama tahun 2020 Kementerian Luar Negeri RI dan Perwakilan RI telah memfasilitasi lebih dari 27 ribu anak buah kapal Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Di antaranya termasuk awak kapal yang bekerja di kapal-kapal perikanan berbendera asing di luar negeri. Ini adalah buah dari kerja sama dan komunikasi intensif dengan berbagai pihak”,

Webinar dilaksanakan bersama oleh Kementerian Luar Negeri serta Perutusan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, bekerja sama dengan Kantor International Labour Organization (ILO).

Dalam sambutan pembukaannya, Kuasa Usaha Ad Interim PTRI Jenewa, Duta Besar Grata Endah Werdaningtyas, menyampaikan bahwa Webinar diharapkan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi terkait langkah konkret ke depan dan terukur di tingkat domestik. Secara khusus, PTRI Jenewa senantiasa siap mendukung langkah Pemerintah Pusat bagi upaya perbaikan sistem hukum dan kebijakan pelindungan awak kapal perikanan Indonesia di kapal ikan asing.

Sementara dalam keynote speech-nya, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Duta Besar Febrian Ruddyard tegaskan bahwa pelindungan tenaga migran Indonesia sejalan dengan upaya Kemlu di tatanan multilateral yang senantiasa mendorong ratifikasi dan implementasi instrumen hukum internasional terkait mobilitas tenaga kerja internasional dan hak-hak pekerja migran, termasuk tersedianya pekerjaan layak (decent work) bagi awak kapal perikanan. Langkah diplomasi multilateral ini antara lain dilakukan di forum ILO maupun dalam kerangkaGlobal Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM).

Dalam kaitan ini, Webinar menyepakati setidaknya 2 hal, yaitu pertama pentingnya ratifikasi C188 untuk pelindungan awak kapal perikanan Indonesia, di dalam dan di luar negeri, dan kedua perlunya membangun kesiapan nasional melalui penyusunan peta jalan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait menuju ratifikasi Konvensi ILO C188 Work in Fishing Convention. Proses peta jalan nasional menuju ratifikasi ini menunjukkan kepedulian serta komitmen dari setiap pemangku kepentingan nasional tersebut terhadap penguatan pelindungan awak kapal perikanan. Konvensi C188 merupakan konvensi internasional yang secara khusus mengatur pelindungan dan standar kondisi kerja yang layak dan keselamatan kerja untuk nelayan dan awak kapal perikanan yang terlibat dalam operasi penangkapan ikan komersial

Indonesia memiliki kepentingan besar dalam memperkuat kerja sama internasional terkait  pelindungan awak kapal perikanan. Berdasarkan data the Food and Agriculture Organization (FAO) – 2020, Indonesia merupakan  salah satu negara pengirim awak perikanan terbesar yang bekerja di kapal ikan asing.

Selain itu, awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal-kapal ikan asing di luar negeri rentan mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Pada tahun 2020, tercatat 692 kasus menimpa awak kapal perikanan Indonesia di luar negeri. Dari jumlah tersebut 589 di antaranya telah berhasil dipulangkan, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian. Proses rekrutmen yang tidak sesuai prosedur, kondisi kerja yang tidak layak, gaji yang tidak dibayar, tindakan kekerasan, hingga penelantaran (abandonment) kerap dilaporkan oleh para korban.

Pandemi COVID-19 juga turut berdampak terhadap kondisi kerja dan kehidupan para awak perikanan di atas kapal. Sejak awal pandemi, Pemerintah telah menerima begitu banyak pengaduan dari awak kapal perikanan Indonesia untuk dipulangkan ke tanah air. Umumnya para awak kapal tersebut tidak dapat meninggalkan kapal tempat mereka bekerja karena kebijakan pembatasan mobilitas dan karantina di negara-negara pelabuhan.

Repatriasi para awak kapal tersebut membutuhkan proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia membangun komunikasi intensif dengan pemerintah negara bendera, agen pengirim tenaga kerja, serta perusahaan-perusahaan pemilik kapal untuk memastikan pemenuhan hak-hak ABK. Di tingkat nasional, koordinasi dilakukan dengan Satgas COVID dan pemerintah daerah untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat guna menghindari terjadinya imported COVID cases.

Webinar yang dihadiri oleh sekitar 140 peserta tersebut, menampilkan pembicara dan pengulas dari Kantor ILO, Kementerian dan Lembaga terkait di Indonesia, perwakilan Kelompok Pengusaha dan Kelompok Pekerja nasional dan internasional yang berkecimpung dalam sektor perikanan, serta dari Afrika Selatan yang telah meratifikasi Konvensi ILO C188 untuk berbagi pengalaman penerapan ratifikasi Konvensi tersebut.