Statement Right of Reply Delegation of the Republic of Indonesia to the statement made by Franciscans International, 27 September 2021

September 28, 2021 Topics, Human Rights and Humanitarian Issues

President,

1. My delegation wishes to exercise our right of reply to the statement made by Franciscans International at the General Debate item 4.

2. My Delegation always value the perspectives and insights from civil society. Nevertheless, it would be in all our interest that these insights are supported by the proper context and based on verifiable information.

On Victor Yeimo

3. As a full-fledged democracy, the Government of Indonesia does not have a policy of reprisals or judicial harassment.

4. The arrest of Victor Yeimo was strictly made in relation to his alleged involvement in the incitement of the mass riots of Jayapura, Papua Province, on 30 August 2019.

5. Video footage – which can be readily found online, as well as the testimonies of several witnesses, have all indicated Mr. Yeimo’s involvement in inciting the destruction of public property in, and around the Office of the Governor of Papua.

6. Further, Mr. Yeimo’s arrest is also based on his advocacy for separatism and succession from the Republic of Indonesia – a clear violation of Indonesia’s national laws, international law, as well as the principles enshrined in the UN Charter.

On HA and FM

7. With reference to the allegation of “judicial harassment”, it must first be clarified that the legal action conducted against Mr. Harris Azhar and Ms. Fathia Maulida is brought forward privately by a citizen exercising his legal rights.

8. Equally, Mr. Azhar and Ms. Maulida also have the legal right to present rebuttals against the legal action brought against them.

9. The Government of Indonesia, through its robust democratic system, will continue to promote and protect the respect of equality before the law and due process of law for all its citizens.

On IDPs

10. My delegation wishes to clarify the issue of displaced persons in the Nduga regency in the Indonesian province of Papua.

11. In Nduga, critical infrastructure and human development, as well as peace and security continue to be undermined by unlawful action by armed separatists, who have intensified attacks against civilian populations and critical infrastructure since 2018.

12. The fear of exposure to further violence by these armed separatists, have driven residents to flee their homes to other villages and cities in this area.

13. It is surprising that the NGO was conveniently silent about the recent murders of health workers and teachers in Nduga by armed separatist groups.

14. These appalling acts, are indisputable evidence that these separatists disregard human lives to achieve their target.

15. Due to fear of being exposed to physical harm, or even death by the separatists, it became extremely difficult to recruit essential workers such as contractors, doctors, and teachers, who are willing to work in the area,

16. Despite these challenges, the Government commits to be present and to continue the provision of basic services in all regions.

17. It is also clear that armed separatists attack to essential workers, including health workers, is also an attack to human rights that Indonesian Government upholds. Therefore, all perpetrators should be held accountable.

18. To conclude, President, Indonesia’s robust human rights mechanisms, at the national and sub-national levels, including its domestic remedies, will continue to protect, respect and fulfil the human rights of our people. We are proud of such robust mechanism and are willing to continue to share our good practices in addressing various human rights challenges.

I thank you.

=========================================

Terjemahan tidak resmi

Pernyataan Hak Jawab / Right of Reply Delegasi RI atas tuduhan Franciscans International di Dewan HAM PBB, 27 September 2021

1. Delegasi Indonesia telah memberikan hak jawab (right of reply) atas statement yang disampaikan LSM asing, Franciscans International (FI), dalam persidangan Dewan HAM sesi ke-48 tanggal 27 September 2021

2. Delegasi Indonesia menyesalkan keputusan FI untuk menggunakan forum Dewan HAM untuk menyampaikan tuduhan terkait situasi HAM di Indonesia, terkait  penangkapan Victor Yiemo, kasus Haris Azhar dan Fathia Maulida, serta nasib pengungsian Nduga. Tuduhan ini tetap dilayangkan meskipun telah terdapat ruang dialog langsung antara PTRI Jenewa dengan delegasi FI di Jenewa.

3. PTRI Jenewa telah tegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tentunya menghormati pandangan LSM untuk pemajukan dan perlindungan HAM. Akan tetapi, hal yang diangkat FI tidak kontekstual dan memberikan informasi yang tidak tepat dalam persidangan DHAM.

I. Penangkapan Victor Yeimo

4. Sebagai negara demokrasi, Pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan pembalasan (reprisal) atau pelecehan yudisial (judicial harassment). Penangkapan Victor Yeimo murni dilakukan terkait dugaan keterlibatannya dalam penghasutan kerusuhan massal Jayapura, Provinsi Papua, pada 30 Agustus 2019. Bukti-bukti digital secara online maupun kesaksian menunjukan keterlibatannya.

5. Penangkapan ini juga berdasarkan kepada delik kejahatan terkait aksi separatisme dan suksesi dari Republik Indonesia. Hal ini jelas melanggar hukum nasional dan juga melanggar prinsip Piagam PBB dan hukum internasional lainnya.

II. Tuduhan adanya “pelecehan yudisial“ terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulida

6. Indonesia membantah dengan tegas tuduhan adanya “pelecehan yudisial”.  Sistem demokrasi Indonesia yang kokoh memberikan perlindungan dan jaminan persamaan di depan hukum, serta proses hukum yang adil bagi semua warga negaranya. Pemerintah Indonesia tentunya hormati prinsip ini.

7. Tindakan hukum yang dilakukan terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulida diajukan secara pribadi oleh warga negara yang menggunakan hak hukumnya. Hak yang sangat dilindungi dalam hukum Indonesia.

8. Haris Azhar dan Fathia Maulida tentu juga memiliki hak untuk mengajukan sanggahan terhadap tindakan hukum yang diajukan terhadap mereka.

III. Pengungsian Internal Akibat Aksi Teror Separatis Bersenjata di Nduga

9. Pembangunan infrastruktur dan SDM serta situasi damai dan aman di Nduga terus dirusak oleh aksi terorisme separatis bersenjata dan serangannya semakin intensif sejak 2018.

10. Aksi teror separatis bersenjata ini telah mendorong warga untuk meninggalkan rumah mereka ke desa dan kota lain di sekitar. Serangan separatis bersenjata juga dilakukan ke pekerja esensial, termasuk tenaga kesehatan. Hal-hal ini tentunya merupakan serangan terhadap hak asasi manusia.

11. Di tengah tantangan aksi teror separatis bersenjata ini, Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk hadir memberikan perlindungan, membangun kembali sarana prasarana yang rusak, serta meratakan kesejahteraan di Papua dengan seluruh wilayah Indonesia melalui penyediaan layanan dasar di semua daerah.

12. Dalam hak jawab ini, Delegasi Indonesia Jenewa menggarisbawahi di mana peran LSM FI yang diam terkait peristiwa pembunuhan petugas kesehatan dan guru di Nduga oleh kelompok-kelompok separatis bersenjata.

13. Delegasi Indonesia juga tegaskan upaya Indonesia baik Pemerintah, DPR, para penegak hukum dan sistem peradilan, insitusi nasional HAM di tanah air, untuk terus menjamin bekerjanya mekanisme HAM domestik Indonesia, termasuk mekanisme pemulihan domestik.

14. Bangsa Indonesia bangga atas mekanisme HAM domestik yang juga mendapat pengakuan di tingkat global ini. Pemerintah Indonesia akan terus majukan mekanisme HAM domestik ini sebagai kontribusi Indonesia dalam kerja sama HAM global, termasuk di Dewan HAM PBB.

Jenewa,  27  September 2021