Siaran Pers Indonesia Tolak Tegas Tuduhan Tidak Berdasar Delegasi Vanuatu di Dewan HAM PBB di Jenewa, 29 September 2021

September 30, 2021 Topics, Human Rights and Humanitarian Issues

1. Indonesia menolak tegas pernyataan delegasi Vanuatu pada sesi diskusi panel mengenai Protes Damai di Dewan HAM PBB tanggal 29 September 2021. Pernyataan tersebut berisikan tuduhan yang tidak berdasar, tanpa fakta, dan manipulatif mengenai pembatasan hak menyatakan pendapat di hadapan publik di Provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia.

2. Di hadapan Dewan HAM, Indonesia langsung menanggapi tuduhan tidak berdasar Vanuatu. Tanggapan Indonesia tekankan jaminan hukum, fakta dan data, antara lain bahwa antara bulan September 2020 hingga bulan Maret 2021, bahkan di tengah situasi pandemic COVID-19, Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi lebih dari 10 demonstrasi skala besar di Provinsi Papua dan Papua Barat.

3. Di saat yang sama, baragam diskusi online mengenai perkembangan di Papua telah berlangsung di Indonesia tanpa gangguan, ancaman, maupun intimidasi.

4. Hal-hal ini secara nyata menunjukkan komitmen dan penghormatan Indonesia terhadap hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dan hak menyatakan pendapat, sebagaimana dijamin di dalam Undang-undang Dasar 1945.

5. Indonesia mengecam perilaku Vanuatu yang kembali menyalahgunakan Dewan HAM untuk melakukan berbagai propaganda politik dan tuduhan tidak berdasar terhadap situasi HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat.

6. Dalam pertemuan yang sama, Delegasi Indonesia juga mengangkat mengenai disparitas dalam akses atas vaksin COVID-19 antara negara-negara maju dan perkembang sebagai salah satu hal yang menghambat pelaksanaan hak menyatakan pendapat di muka publik secara damai, terutama di negara-negara berkembang.

===========

Informasi umum seputar Dewan HAM

1. Dewan HAM PBB didirikan melalui Resolusi Majelis Umum PBB nomor 60/251. Pendirian Dewan HAM didasari keperluan pemajuan dan perlindungan HAM dilakukan berdasarkan prinsip kerja sama, dialog yang tulus dan untuk memperkuat kapasitas negara. Dewan HAM juga bekerja dengan dasar penghormatan kepada Piagam HAM PBB yang tegas menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara anggota PBB.

2. Dewan HAM mempercayai negara yang memiliki kapasitas domestik yang baik, seperti Indonesia, untuk terus lakukan pemajuan dan perlindungan HAM-nya.

3. Indonesia merupakan anggota Dewan HAM di awal pendiriannya (founding member) di tahun 2017. Kontribusi Indonesia di Dewan HAM semakin penting dalam diskusi pemajuan dan perlindungan HAM dengan tantangan saat ini seperti saat ini sangat diwarnai dengan infodemik, misinformasi, duplikasi kerja dan pendekatan meghaphone mekanisme HAM PBB, serta kompetisi prioritas antara hak-hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa memperhatikan latar belakang sejarah, agama dan budaya negara yang dirujuk.

4. Status Indonesia sebagai negara demokrasi, pluralis dari segi suku dan agama, dengan mekanisme HAM domestik yang diakui di tingkat global menjadi hal penting di Dewan HAM. Sebagai negara anggota DHAM (2020-2022), Indonesia akan terus menjamin kerja DHAM bermanfaat bagi peningkatan kapasitas negara dan warganya yang membutuhkan perlindungan dan haknya dihormati.

—-