MEDIA RILIS PTRI JENEWA RESPON TERHADAP SIARAN BERITA PELAPOR KHUSUS TERHADAP SITUASI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA PADA 15 DESEMBER 2021

December 16, 2021 Topics, Human Rights and Humanitarian Issues
1. Pemerintah Republik mengutuk pernyataan yang tidak berdasar dan menyesatkan yang dibuat oleh Pelapor Khusus tentang Situasi Pembela HAM, Mary Lawlor melalui siaran pers berjudul “Indonesia: Hentikan pembalasan terhadap pembela hak asasi manusia”, yang diterbitkan tanggal 15 Desember 2021.

2. Rilis berita ini menunjukan adanya pola serangan media yang negatif dan berulang kali dilakukan oleh Pelapor Khusus tersebut. Pemerintah Indonesia tidak akan membiarkan praktik Pelapor Khusus ini yang akan merusak kepercayaan negara terhadap kerja Pemegang Mandat Prosedur Khusus PBB.

3. Judul dan alinea pertama dari rilis berita Pelapor Khusus tersebut sendiri sangat  menyesatkan. Hal ini menyiratkan bahwa Pemerintah Indonesia terlibat dalam melakukan “ancaman, intimidasi, dan pembalasan terhadap pembela hak asasi manusia Veronica Koman” (VK), oleh karena itu harus “segera menghentikan” tindakan tersebut.

4. Pemerintah Indonesia sepenuhnya menolak pembingkaian yang menyesatkan, tidak berdasar dan gegabah dari insiden yang disayangkan yang melibatkan keluarga VK. Faktanya, Polri dan juga termasuk Densus 88 Antiteror Indonesia serta unit forensik telah melakukan penyelidikan aktif terhadap kasus tersebut di atas.

5. Pemerintah Indonesia juga dengan tegas menolak upaya Pelapor Khusus untuk memaksakan hubungan antara insiden yang bersangkutan dengan tuntutan pidana yang diajukan terhadap VK pada tahun 2019. Tuntutan 2019 ini karena dugaan keterlibatannya dalam menghasut kerusuhan, menyebarkan berita palsu, menampilkan kebencian berbasis ras, dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian etnis.

6. Pada tahun 2019, surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk VK karena yang bersangkutan tidak menanggapi dua panggilan yang dikeluarkan oleh Polisi terkait dengan kasus pidana tersebut di atas. Polri telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan Koman sebagai tersangka menyebarkan berita bohong, menghasut kebencian, dan memprovokasi kerusuhan melalui platform media sosialnya, khususnya terkait kerusuhan di Provinsi Papua.

7. Sesuai dengan Pasal 112 KUHAP, setiap warga negara wajib memenuhi panggilan Polri. Jika seseorang tidak melakukannya, polisi berhak memaksa orang tersebut untuk menjawab panggilan. Karena tidak memenuhi panggilan Polri inilah maka Polri mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ini merupakan bagian dari proses hukum, yang berlaku untuk semua warga negara.

8. Sebagai negara hukum, Pemerintah Indonesia juga menolak seruan Pelapor Khusus agar Pemerintah “mencabut tuntutan terhadapnya (VK)…”. Seruan ini tidak hanya merusak prinsip-prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga merupakan proyeksi dari antipati Pelapor Khusus terhadap penegakan keadilan, dan dukungan terhadap narasi salah kaprah bahwa pembela HAM kebal terhadap tuntutan pidana, meskipun terdapat bukti-bukti kuat menunjukkan sebaliknya.

9. Pemerintah Indonesia sangat menyayangkan pola tindakan Pelapor Khusus yang tidak konstruktif. Pelapor Khusus gagal melakukan dialog dalam bentuk apapun dengan Indonesia serta abai untuk menghormati kepercayaan negara terhadap mekanisme komunikasi prosedur khusus.

Jenewa, 15 Desember 2021