INDONESIAN SUARAKAN DIPLOMASI DAN DIALOG UNTUK SELESAIKAN ISU UKRAINA DAN KESELAMATAN RAKYAT SIPIL SEBAGAI PRIORITAS

March 1, 2022 Topics, Human Rights and Humanitarian Issues

Dalam pidatonya pada persidangan High Level Segment Dewan HAM Sesi ke-49, 1 Maret 2022 di Jenewa, Swiss, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menegaskan bahwa penyelesaian damai melalui diplomasi harus dikedepankan dalam menyelesaikan situasi di Ukraina. Serangan militer saat ini perlu dihentikan segera. Ditekankan juga oleh Menlu RI bahwa penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas territorial suatu negara sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan Piagam PBB harus terus dijunjung tinggi dan dipatuhi.

Dalam hal ini, Indonesia juga telah memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat dengan meminta semua pihak memberikan jalur aman (safe passage) bagi seluruh rakyat sipil untuk memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan yang cepat, aman dan tanpa hambatan.

Melalui statement ini Menlu RI juga mengingatkan dampak pandemi yang bersifat multidimensional seperti diskriminasi dan kesenjangan untuk terus diperhatikan. Untuk itu Indonesia memiliki tiga fokus untuk pemenuhan HAM di dunia.

Pertama memastikan kesetaraan untuk menumpas Covid-19. Dalam hal ini  Menlu RI meminta Dewan HAM memperkuat komitmen dan kerja sama untuk memenuhi hak atas kesehatan termasuk melalui pemenuhan akses vaksin yang adil dan setara.

Sebagai Presiden G20, Indonesia siap melanjutkan kolaborasi untuk membangun arsitektur kesehatan global yang lebih kuat.

Kedua, terus menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dalam penanganan tantangan global. Dal hal ini Dewan HAM perlu memperbarui semangat dialog untuk pemajuan dan perlindungan HAM.

Demokrasi menjamin suara semua pihak didengarkan untuk pemulihan yang berkelanjutan. Dengan semangat ini pula, Indonesia akan terus memajukan perlindungan hak-hak perempuan sebagai fokus ketiga. Di seluruh dunia, perempuan masih dirugikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses layanan kesehatan, perlindungan sosial dan pekerjaan yang layak.

Maka Indonesia, memahami sepenuhnya potensi perempuan untuk menjadi bagian dari solusi, berkomitmen untuk terus mengupayakan kerja sama pemberdayaan perempuan dengan negara-negara yang paling membutuhkan, termasuk Afghanistan.

Menlu RI juga menegaskan pentingnya Dewan HAM setia kepada mandat pemajuan dan perlindungan HAM dan menghindari politisasi. Komitmen dan upaya keras Indonesia memajukan kerja sama HAM akan dilanjutkan dengan kembali mencalonkan diri sebagai anggota HAM untuk periode 2024-2026.

Jenewa, 1 Maret 2022

******